SEMARANG, obyektif.tv — Sebanyak 5.750.525 warga Jawa Tengah tercatat telah menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 16 Oktober 2025. Penerima manfaat mencakup siswa TK hingga SMK, santri pondok pesantren, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng terus mendorong percepatan implementasi program nasional tersebut di seluruh daerah. Hingga pertengahan Oktober, tercatat ada 1.836 Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah Jateng. Unit layanan ini terdiri atas SPPG Mitra, SPPG Polri, SPPG TNI, dan SPPG berbasis pesantren.
“Program MBG ini merupakan amanat pemerintah pusat yang harus kita dukung bersama. Kami di Jawa Tengah melakukan akselerasi di berbagai lini,” ujar Luthfi saat meresmikan SPPG Polrestabes Semarang di Kompleks Asrama Polisi Gedawang, Banyumanik, Jumat (17/10).
Pemprov Jateng juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk mempercepat pembangunan dan pengawasan SPPG. Selain itu, telah didirikan posko pengaduan 24 jam di setiap kabupaten/kota guna menangani berbagai permasalahan terkait program ini.
Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan pengawasan keamanan pangan. Sejauh ini, pengawasan ketat telah dilakukan di 101 SPPG yang tersebar di 28 kabupaten/kota. Gubernur juga mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), di mana saat ini sudah ada 83 dapur yang memperoleh sertifikat tersebut.
“Verifikasi SLHS penting untuk menjamin keamanan pangan. Kita ingin pastikan tidak ada lagi kasus anak-anak terpapar makanan yang tidak layak konsumsi,” jelas Luthfi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa Polda Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah pembangunan SPPG Polri terbanyak secara nasional. Dari total 672 SPPG Polri yang telah berdiri di Indonesia, sebanyak 100 unit berada di Jawa Tengah.
“Ini menunjukkan komitmen kita. Hari ini kita luncurkan operasional 35 SPPG baru dan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 27 unit tambahan,” ungkap Listyo Sigit.
Ia menambahkan, keberadaan SPPG Polri di Jateng ditargetkan dapat memberikan layanan makanan bergizi kepada 400 ribu penerima manfaat serta membuka lapangan kerja bagi sekitar 5.000 orang.
Dalam rangka menjamin kualitas layanan, Kapolri menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, mulai dari proses penerimaan dan penyimpanan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi dan evaluasi pascamakan.
“Makanan yang didistribusikan harus dipastikan kandungan gizinya, dicek sebelum dikonsumsi. Semua SPPG Polri harus menjalankan SOP ini dengan ketat. Pemantauan harus dilakukan setiap hari,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang intensif dan kolaborasi lintas sektor, program MBG diharapkan dapat terus diperluas dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Jawa Tengah. ***
