JAKARTA, obyektif.tv – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf melaporkan program prioritas Kementerian Sosial, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Syaifullah menjelaskan, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya. Data DTSEN telah melalui proses verifikasi, validasi, dan peringkat desil 1 hingga desil 10, sehingga memudahkan penyaluran bantuan lebih terarah.
“Dari hasil ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta yang tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos. Bantuan kemudian dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” katanya.
Mensos juga menegaskan, pemerintah menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat praktik perjudian daring (judol). Penerima yang terbukti aktif dalam judol akan dicoret dari daftar penerima, kecuali bagi yang sangat membutuhkan dan bersedia melakukan reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang disiapkan Kementerian Sosial.
Hingga triwulan ketiga 2025, realisasi penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo, menurut Syaifullah, mengingatkan bahwa bansos harus dipahami sebagai dukungan sementara. Pemerintah juga mendorong penerima mengikuti program pemberdayaan agar mandiri secara ekonomi.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga memberikan arahan agar Kemensos memperkuat program permakanan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta inisiatif peningkatan keterampilan dan akses usaha.
Kemensos berencana menggandeng dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna memperkuat anggaran program pemberdayaan.
“Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, yang lolos, dan yang naik kelas,” pungkasnya. ***
