DEMAK, obyektif.tv – Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kini bisa bernapas lega. Setelah lama kesulitan memperoleh air bersih, mereka akhirnya mendapatkan akses layak konsumsi berkat program desalinasi yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Universitas Diponegoro (Undip).
Peresmian pemanfaatan desalinasi tersebut dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah, Selasa (30/9/2025). Turut hadir Bupati Demak Eisti’anah serta Rektor Undip Prof Dr Suharnomo SE MSi.
Warga menyambut gembira hadirnya fasilitas baru itu. Siti Nurjanah, salah satu warga, menuturkan dirinya tak perlu lagi membeli air galon dari luar desa dengan harga tinggi.
“Sekarang lebih mudah, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Dulu harus keluar desa, beli galon, kadang PAM juga macet. Sekarang lebih dekat dan praktis,” ungkapnya.
Pengelolaan desalinasi diserahkan kepada Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Banjarsari Bergerak. Menurut ketuanya, Ahmad Bahrudin, fasilitas ini mulai beroperasi sejak Agustus lalu. Selama masa uji coba, warga digratiskan. Setelah resmi beroperasi pada 8 September, masyarakat cukup membayar Rp3.000–Rp4.000 per galon.
“Biaya itu digunakan untuk operasional, termasuk listrik dan perawatan. Dari hasil uji laboratorium, kualitas air sangat baik. Nilai TDS dan pH sesuai standar, layak diminum,” jelas Bahrudin.
Fasilitas desalinasi dibangun di Dukuh Brangsong, Desa Banjarsari, dengan memanfaatkan sumber air dari embung Banjarsari. Teknologi ini mampu mengubah air payau menjadi air layak konsumsi.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari empat titik percontohan desalinasi di Jawa Tengah. Selain Demak, titik lainnya berada di Brebes, Pekalongan, dan Pati.
“Di Demak ini, desalinasi dapat melayani hampir 2.000 warga. Kami berharap kebutuhan dasar air minum terpenuhi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Ini kerja kolaboratif antara Pemprov, Undip, dan pemda setempat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jateng juga menyiapkan dukungan tambahan berupa pemasangan panel surya untuk menekan biaya listrik. Dengan demikian, keberlanjutan operasional bisa lebih terjamin.
Ahmad Luthfi menekankan, akses air bersih bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga terkait langsung dengan upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Jika terpenuhi, kesehatan masyarakat meningkat dan persoalan kemiskinan bisa ditekan. Inilah yang menjadi prioritas kami,” tegasnya. ***
