KUDUS, obyektif.tv – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi atas sinergi dan komunikasi efektif dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis (6/11/2025).
“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” kata Maruarar.
Menteri yang akrab disapa Ara itu menyebut, Gubernur Luthfi memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi dalam pembangunan perumahan, terutama melalui percepatan proses perizinan.
“Kita dukung dengan data dari BPS, sementara perizinan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Reputasi ini harus dijaga,” ujarnya.
Ara menegaskan, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Peran dunia usaha sangat penting. Tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain telah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” katanya.
Menurutnya, capaian Jawa Tengah menjadi contoh konkret bahwa komunikasi lintas sektor yang baik dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional.
“Gotong royong seperti ini harus dijaga. Jawa Tengah sudah membuktikan, dengan komunikasi yang baik, kerja nyata bisa dilakukan bersama-sama,” tandasnya.
Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencakup 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi. Dari jumlah itu, 1.572 unit telah selesai, sementara 814 unit masih dalam proses, dengan target rampung pada Desember 2025.
Di Kabupaten Kudus, sebanyak 1.500 unit merupakan bagian dari program Sanitasi Terpadu yang telah selesai 869 unit. Sementara itu, 300 unit termasuk dalam program Renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dengan 222 unit telah rampung, serta 200 unit lainnya berupa renovasi ringan.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan bagian dari layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga, dan ini harus kita kejar bersama,” tegasnya.
Ia menyebutkan, hingga 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni melalui dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, CSR, serta APBN.
“Kami jalankan secara kolaboratif antara kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian. Setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi naik dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, di atas rata-rata nasional,” ungkapnya. ***
