SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan capaian nasional melalui penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan terbanyak di satu provinsi. Total 8.563 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan berhasil menempatkan Jateng sebagai daerah dengan akses layanan bantuan hukum paling merata.
Penyerahan penghargaan dilakukan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sekaligus Pembukaan Pelatihan Paralegal Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Rabu (19/11/2025).
Selain rekor MURI, Kementerian Hukum dan HAM RI juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Ahmad Luthfi atas dukungan penuh Pemprov Jateng dalam percepatan pembentukan Posbankum hingga menjangkau seluruh wilayah desa dan kelurahan.
Wagub Taj Yasin, yang juga akrab disapa Gus Yasin ini menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menilai capaian itu sebagai pendorong komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan keadilan hingga tingkat paling bawah.
“Melalui Posbankum, permasalahan hukum masyarakat bisa ditangani lebih dekat. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memastikan keadilan hadir bagi warga mulai dari desa dan kelurahan,” ujarnya.
Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi langkah Jawa Tengah yang disebutnya layak menjadi contoh nasional, khususnya dalam efektivitas penanganan kasus melalui Posbankum.
Ia menambahkan, keberadaan Program Kecamatan Berdaya di Jateng menjadi potensi besar untuk memperkuat layanan hukum bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Posbankum merupakan titik awal penyelesaian persoalan keadilan yang mengedepankan restorative justice. Jateng telah menunjukkan praktik terbaik yang bisa direplikasi provinsi lain,” katanya.
Pada kesempatan itu, Duta Posbankum Indonesia, Sherly Tjoanda, juga menyampaikan kekagumannya terhadap Jawa Tengah yang telah menuntaskan pembangunan Posbankum di seluruh desa/kelurahan. Menurutnya, kehadiran Posbankum adalah gerbang utama akses keadilan di tingkat akar rumput.
“Posbankum adalah jembatan antara persoalan dan solusi di level terbawah. Ia membawa misi memulihkan hubungan sosial dan memastikan kelompok lemah mendapat perlindungan,” ujar Sherly, yang juga Gubernur Maluku Utara.
Sherly menambahkan, selama menjalankan tugas sebagai Duta Posbankum di Jateng, ia menyaksikan langsung implementasi layanan yang dinilainya sangat progresif.
“Keadilan adalah hak asasi setiap warga. Semoga gerakan justice maker di Jateng terus menjadi nyala yang kita jaga bersama,” tutupnya. ***
