SEMARANG, obyektif.tv – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyerap aspirasi produsen rokok rakyat dan petani tembakau dalam kegiatan Konsolidasi dan Pemantapan Struktur Organisasi serta Sarasehan Temu Tokoh Nasional Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) yang digelar di Padepokan Ilir-ilir, Kampung Alam Malon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pelaku industri rokok rakyat, petani tembakau, dan para tokoh nasional untuk membahas penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, serta keberlanjutan pabrik rokok rakyat sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional.
Sarasehan ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Samuel Wattimena, Guru Besar Manembah Nusantara Iwan Budianto, Ketua Umum DPP P2RPTI Suratno Syukron, perwakilan Dekopin Pandu Setiawan, serta Pimpinan Padepokan Ilir-ilir Sunan Kalijogo Romo Lilik Bukhori.
Dalam kesempatan tersebut, Samuel Wattimena menyoroti posisi industri rokok rakyat dan petani tembakau yang berada dalam kondisi dilematis. Ia menilai, regulasi yang semakin ketat terhadap industri rokok telah mempersempit ruang gerak produsen, mulai dari pembatasan iklan, larangan promosi luar ruang, hingga penerapan kawasan tanpa rokok di berbagai daerah.
“Ini persoalan yang sensitif. Ruang industri rokok dipersempit, sementara produsen rokok dan petani tembakau sebagian besar berasal dari masyarakat. Padahal kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara, baik pajak maupun cukai, termasuk yang terbesar,” ujarnya.
Samuel menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi pelaku industri rokok rakyat, khususnya produsen skala menengah ke bawah yang selama ini menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan pasar domestik.
“Agenda saya adalah silaturahmi dan mendengar. Ini pengalaman baru bagi saya, terutama memahami peran produsen rokok rakyat yang menopang kebutuhan masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.
Menurut Samuel, persoalan rokok tidak dapat dipandang secara hitam-putih. Selain berdimensi ekonomi dan sosial, terdapat pula aspek kesehatan dan lingkungan yang perlu disikapi secara berimbang. Karena itu, masukan dari pelaku usaha dan petani tembakau dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di DPR RI.
“Kita tidak bisa serta-merta meniadakan rokok dari kehidupan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan nasional,” katanya.
Selain menyerap aspirasi ekonomi, Samuel juga menekankan pentingnya penguatan nilai budaya Nusantara. Ia menilai ruang-ruang komunitas seperti Padepokan Ilir-ilir memiliki peran strategis dalam menanamkan kembali nilai etika, tata krama, dan kebudayaan Jawa kepada generasi muda.
“Etika dan nilai budaya Nusantara adalah identitas bangsa. Ini penting untuk terus dihidupkan agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah pergaulan global,” pungkasnya.
Konsolidasi P2RPTI ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pelaku industri rokok rakyat, petani tembakau, dan para pemangku kebijakan guna merumuskan kebijakan yang lebih berimbang. Aspirasi yang dihimpun dalam forum ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi rakyat tanpa mengesampingkan aspek kesehatan dan lingkungan. ***
