GROBOGAN, obyektif.tv – Pesan moral berbasis kearifan lokal menjadi pembuka dalam gelaran Jateng Creative Fest 2026 yang berlangsung di Aula Gedung Pramuka Kwarcab Grobogan, Jumat (17/4/2026). Pepali Ki Ageng Selo dalam tembang Dandhanggula yang disampaikan Suyadi, atau akrab disapa Mbah Raden—yang juga melestarikan 70 permainan tradisional anak Purwodadi, Grobogan—menegaskan pentingnya karakter sebagai fondasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif.
Nilai-nilai seperti ojo angkuh, ojo ladhak, ojo jahil, ojo serakah, ojo celimut, dan ojo buru aleman menjadi pengingat agar pelaku kreatif tidak bersikap sombong, berlebihan, usil, serakah, manja, maupun tergesa-gesa. Ungkapan “wong ladhak iku ndang gelis mati” menegaskan bahwa sikap berlebihan berujung buruk, sementara “ojo ati ngiwo” mengajarkan konsistensi dan fokus dalam mencapai tujuan. Nilai tersebut sekaligus menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, serta menjadi fondasi dalam membangun kolaborasi yang sehat dan mendorong inovasi berkelanjutan.
Pesan tersebut menguatkan jalannya forum bertajuk Unconference: Retrospeksi Ekosistem Ekraf Daerah di Jawa Tengah yang menghadirkan pemangku kepentingan ekonomi kreatif, mulai dari perwakilan koordinasi daerah (korda) Komite Ekonomi Kreatif (Komekraf) Jawa Tengah, pelaku kreatif, akademisi, hingga pemerintah daerah.
Forum yang dimoderatori Koordinator Daerah ICCN Jawa Tengah, Kurry Yusuf, berlangsung dinamis dan partisipatif. Ia mengarahkan alur diskusi sekaligus menjembatani berbagai perspektif, sehingga forum tidak hanya menjadi ruang paparan, tetapi juga dialog terbuka yang memperkaya pemahaman bersama terkait kondisi dan kebutuhan riil ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) di daerah.
Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Provinsi Jawa Tengah, Sarido Maksudi, menekankan peran strategis pemerintah daerah dan komite ekonomi kreatif sebagai “orangtua” bagi pelaku ekraf. Menurutnya, pemerintah harus menjadi sumber informasi, pendamping, sekaligus fasilitator bagi pelaku yang membutuhkan arah pengembangan usaha.
“Pemerintah daerah dan komite juga harus menjadi ‘obat’ ketika pelaku ekraf mengalami penurunan, melalui diskusi dan pendampingan. Selain itu, berperan sebagai ‘pimpinan bank’ yang mampu menghadirkan stimulus permodalan,” ujarnya.
Sarido menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mendorong penguatan ekosistem melalui fasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sertifikasi profesi secara gratis. Setiap tahun, sekitar 100 pelaku difasilitasi HKI dan puluhan lainnya mendapatkan sertifikasi profesi di berbagai subsektor seperti kriya dan batik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Grobogan, Wahono, menyebut ekonomi kreatif sebagai mesin transformasi ekonomi daerah di tengah pergeseran global menuju knowledge-based economy. Menurutnya, sektor ini mampu menciptakan nilai tambah tinggi sekaligus membuka lapangan kerja.
“Ekonomi kreatif bertumpu pada kreativitas, ide, dan inovasi yang menghasilkan kekayaan intelektual. Karena itu, perlindungan melalui HKI menjadi sangat penting agar tidak diklaim pihak lain,” katanya.
Ia mengungkapkan, Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor ini, dengan capaian ekspor ekonomi kreatif mencapai Rp53 triliun pada semester I dan menempati peringkat kedua nasional. Namun, pengembangan masih didominasi subsektor fesyen, kriya, dan kuliner, sehingga diperlukan transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memperluas pasar global.
Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Bambang Supradono, menyoroti pentingnya peran komite sebagai orkestrator dalam menghubungkan berbagai elemen helix ekosistem. Ia menegaskan, inovasi harus didukung sistem yang mampu menyediakan pembiayaan, pemasaran, perlindungan, hingga konservasi agar pelaku kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Tanpa ekosistem yang kuat, inovator tidak akan tumbuh. Padahal, dari sanalah tercipta lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga disoroti capaian Grobogan sebagai kabupaten kreatif sektor kuliner pada 2024, dengan produk unggulan Sego Japede—nasi jagung dengan lauk pencok ayam kampung dan olahan kedelai—sebagai identitas lokal.
Melihat hal tersebut, Executive Committee (Exco) Indonesian Creative Cities Network (ICCN), Dimas Herdy Utomo, menegaskan bahwa konsep kota kreatif tidak cukup berhenti pada narasi subsektor semata. Menurutnya, kota kreatif harus dibangun melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup talenta, aktivitas kreatif, ekonomi, hingga industri.
“Ekonomi kreatif mencakup talenta, kegiatan, ekonomi, hingga industri. Karena itu, pengembangannya harus menyeluruh, tidak parsial,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pemalang, Zaqi Zidqon Aji, menyoroti masih terbatasnya jumlah kreator dibandingkan pekerja kreatif di daerah. Ia menilai, penguatan pengetahuan (knowledge) dan akses terhadap HKI serta sertifikasi profesi menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Ekosistem sudah tumbuh, tetapi kreatornya masih sedikit. Ini perlu didorong melalui pelatihan, forum diskusi, dan fasilitasi yang berkelanjutan,” katanya.
Forum ini menjadi ruang refleksi bersama yang menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif Jawa Tengah yang berkelanjutan dan berdaya saing global. ***
