SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penanganan dampak musim kemarau dengan menyalurkan 6,8 juta liter air bersih kepada masyarakat di 25 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan. Hingga 24 Juli 2026, bantuan tersebut telah menjangkau 61.139 kepala keluarga (KK) atau 184.643 jiwa sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan wilayah terdampak kemarau saat ini meliputi 83 kecamatan dan 148 desa. Sementara itu, sebanyak 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
“Total air bersih yang sudah diperbantukan atau terdistribusi sampai 24 Juli 2026 mencapai 6,8 juta liter,” ujar Bergas saat melaporkan perkembangan penanganan kekeringan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, dari total distribusi tersebut sebanyak 4.853.800 liter bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota. Adapun 1.951.500 liter lainnya berasal dari dukungan berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Palang Merah Indonesia (PMI), TNI, Polri, serta sejumlah instansi lainnya.
Menurut Bergas, Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara menjadi daerah dengan volume distribusi air bersih terbesar hingga saat ini.
Meski penyaluran bantuan terus dilakukan, BPBD memastikan ketersediaan air bersih masih dalam kondisi aman. Dari total cadangan sekitar 44,9 juta liter yang disiapkan melalui APBD kabupaten/kota, sekitar 40 juta liter masih tersedia sehingga mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
“Yang perlu diperhatikan adalah ritme distribusinya. Dari sisi ketersediaan air maupun anggaran masih mencukupi,” katanya.
Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan meningkatnya potensi kebakaran selama musim kemarau. Berdasarkan data periode 5 Juni hingga 19 Juli 2026, tercatat 275 kejadian kebakaran yang terdiri atas 56 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 219 kebakaran gedung dan rumah.
Kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp607 juta, sedangkan kebakaran gedung dan rumah menimbulkan kerugian sekitar Rp27 miliar. Lahan tebu menjadi kawasan yang paling banyak terdampak kebakaran hutan dan lahan selama periode tersebut.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa langkah antisipasi dampak musim kemarau telah dipersiapkan sejak awal. Seluruh kepala daerah diminta melakukan mitigasi, memetakan wilayah rawan, serta memastikan distribusi air bersih berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi,” tegas Luthfi.
Selain menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memprioritaskan ketersediaan air untuk sektor pertanian guna menjaga target peningkatan produksi padi pada 2026.
Luthfi mengungkapkan usulan bantuan pompa air kepada Menteri Pertanian telah mendapat persetujuan. Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Peternakan diminta segera menindaklanjuti agar bantuan tersebut dapat segera disalurkan ke wilayah yang membutuhkan.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal ditindaklanjuti agar segera dikirim,” pungkasnya. ***
