SEMARANG, obyektif.tv — Poster bertuliskan “Semarang Menolak Tenggelam” yang dibentangkan belasan mahasiswa UIN Walisongo Semarang di tengah Orasi Kebangsaan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Selasa (18/8/2026), justru membuka ruang dialog mengenai persoalan banjir rob dan penurunan tanah di kawasan pesisir Semarang.
Alih-alih meminta poster diturunkan, Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin dan hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghentikan orasinya. Ia mengajak mahasiswa yang membawa poster maju ke depan untuk menyampaikan keresahan sekaligus persoalan yang ingin mereka soroti.
“Sini, ada adik-adik yang di belakang coba yang bawa spanduk ke sini satu. Maju satu. Ada yang ingin menyampaikan?” kata Gus Yasin di Lapangan Kampus 3 UIN Walisongo Semarang.
Ajakan tersebut disambut Jolang Teja Manah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) angkatan 2024. Ia menjelaskan, poster tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap persoalan penurunan tanah dan banjir rob yang masih terjadi di kawasan pesisir Semarang.
Menurut Jolang, berdasarkan kajian mahasiswa FISIP, penurunan tanah menjadi salah satu persoalan serius di kawasan pesisir. Ekstraksi air tanah dan industrialisasi menjadi faktor yang, menurutnya, perlu mendapat perhatian lebih serius.
Jolang kemudian menyoroti kondisi Mangkang Wetan yang terdampak banjir rob. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya mengganggu permukiman, tetapi juga berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat.
“Bisa teman-teman bayangkan, ada mata pencaharian warga Mangkang Wetan dan beberapa pemukiman itu jadi laut gara-gara dihimpit oleh KIW dan KIK,” ujarnya.
Mendengar penjelasan tersebut, Gus Yasin justru menggali lebih jauh kajian mahasiswa, termasuk kondisi wilayah pesisir lain yang menghadapi persoalan rob.
Gus Yasin menjelaskan, pemerintah telah melakukan penanganan rob secara bertahap di kawasan pesisir Jawa Tengah. Ia mencontohkan kawasan Kaligawe yang sebelumnya kerap tergenang rob, tetapi kini kondisinya telah jauh berkurang.
Namun, persoalan rob kemudian bergeser ke kawasan pesisir bagian timur, terutama wilayah yang berbatasan dengan Demak.
“Dulu tiap tahun rob, bukan hanya tiap tahun, tiap masa-masa rob. Sekarang teralih ke timur. Artinya apa? Di situlah penanganan kita,” katanya.
Untuk menangani persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan pembangunan Hybrid Sea Wall. Program itu telah dianggarkan dan mulai dilakukan di sejumlah wilayah pesisir.
Menurut Gus Yasin, penanganan kawasan pesisir juga melibatkan perguruan tinggi. Universitas Diponegoro (Undip), kata dia, memberikan masukan terkait metode penanganan melalui konsep Hybrid Sea Wall.
“Dari kampus memberikan masukan kepada kita. Undip memberikan metodenya. Ada yang namanya Hybrid Sea Wall,” ujarnya.
Hybrid Sea Wall telah diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Jepara, Demak, dan Pemalang. Namun, Gus Yasin menegaskan, persoalan rob tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah provinsi karena kebutuhan anggarannya sangat besar.
“Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin menangani ini sendiri karena anggarannya tidak lagi berbicara satu, 10, 100 miliar, tetapi ini sudah di angka triliun,” katanya.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas penanganan kawasan pesisir melalui program Giant Sea Wall yang dicanangkan Presiden.
Gus Yasin mengatakan, kawasan Semarang menjadi salah satu prioritas dalam program tersebut. Penanganannya tidak hanya menyangkut Kota Semarang, tetapi juga kawasan pesisir yang saling terhubung, seperti Demak, Jepara, dan Kendal.
“Kalau kita bicara Semarang sebenarnya bukan hanya Semarang, tetapi kita juga bicara tentang Demak, kita bicara tentang Jepara, kita bicara tentang Kendal,” katanya saat ditemui seusai acara.
Pemerintah pusat dan daerah, lanjut Gus Yasin, telah melakukan survei dan pemetaan untuk menentukan titik-titik yang akan ditangani. Kajian tersebut juga melibatkan perguruan tinggi.
“Giant Sea Wall yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, salah satu yang menjadi prioritas adalah Semarang,” ujarnya.
Pelaksanaan Giant Sea Wall yang sebelumnya diharapkan dapat dimulai pada 2026 mengalami penyesuaian dan kini diproyeksikan mulai pada 2027.
Meski pembangunan berskala besar membutuhkan waktu, Gus Yasin menegaskan pemerintah tetap menjalankan langkah penanganan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan daerah. Upaya tersebut sekaligus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi.
Selain penanganan rob, pemerintah juga menyiapkan dukungan pemenuhan air bersih bagi masyarakat pesisir melalui program desalinasi. Air laut diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air bersih.
“Kita tangani, kita sediakan air bersihnya. Ada yang namanya desalinasi,” kata Gus Yasin.
Program tersebut telah disiapkan di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah, antara lain Brebes, Demak, Jepara, dan Rembang.
Kritik Harus Berujung Solusi
Dalam dialog tersebut, Gus Yasin juga mendorong mahasiswa dan perguruan tinggi agar tidak berhenti pada penelitian maupun kritik terhadap persoalan rob. Ia berharap kajian akademik dapat dikembangkan menjadi rekomendasi dan solusi yang dapat diterapkan pemerintah.
Gus Yasin bahkan membuka ruang kolaborasi bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk bersama-sama memetakan persoalan, menentukan metode penanganan, hingga memberikan masukan terhadap pembangunan infrastruktur kawasan pesisir.
“Kalau panjenengan hanya meneliti banjirnya saja, enggak punya solusi. Yuk, ke kantor daerah saya. Kita ciptakan, kita petakan mana saja, metodenya bagaimana, pembangunannya bagaimana,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik mahasiswa. Namun, kritik tersebut diharapkan disertai gagasan dan solusi konkret.
“Boleh kritik. Tapi kalau ditanya solusinya apa, kami sudah memulai,” ujarnya.
Gus Yasin juga mengapresiasi perguruan tinggi yang selama ini memberikan kajian dan masukan kepada pemerintah dalam menangani persoalan kawasan pesisir.
“Terima kasih juga kampus-kampus yang memberikan masukan kepada kita. Yuk, kita tangani sedikit-sedikit,” katanya.
Setelah dialog berlangsung, Jolang berpamitan dan mencium tangan Gus Yasin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Orasi Kebangsaan PBAK UIN Walisongo Semarang 2026.
Dialog antara Gus Yasin dan mahasiswa itu menunjukkan bahwa persoalan “Semarang Menolak Tenggelam” tidak berhenti sebagai kritik di ruang publik. Persoalan penurunan tanah dan rob dibedah dari sisi kondisi lapangan, kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur, kebutuhan anggaran, hingga pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam merumuskan solusi.
Dengan demikian, penanganan rob di kawasan pesisir Semarang membutuhkan kerja bersama dan berkelanjutan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui riset, pemetaan, inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. ***
