
Oleh: Rahmat Setiawan
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (Kabid PTKP) HMI Koordinator Komisariat (Korkom) Walisongo Semarang
“Saya jijik melihat orang-orang ambisius yang rela menginjak kepala temannya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi.” — Soe Hok Gie
SEBELUM menyelam lebih jauh ke dalam persoalan yang diangkat melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tulisan ini bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu. Tulisan ini lahir dari kegelisahan di persimpangan jalan perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kongres merupakan pertemuan besar para wakil organisasi untuk berdiskusi dan mengambil keputusan mengenai berbagai persoalan. HMI kembali menggelar Kongres ke-33 yang dijadwalkan berlangsung di Bandar Lampung pada akhir 2026.
Kongres semestinya bukan sekadar ruang untuk menunjukkan kecakapan berbicara atau adu mekanisme organisasi yang pada akhirnya tidak menghasilkan perubahan berarti. Kongres seharusnya menjadi forum yang mewadahi pertukaran gagasan sekaligus melahirkan inovasi bagi kemajuan organisasi.
Sebagai seorang kader biasa, saya kemudian bertanya-tanya: apakah benar arena kongres merupakan pertarungan gagasan? Ataukah justru menjadi arena bagi para “mahkota cabang” untuk menginjak kepala banyak temannya?
Saya teringat sosok Soe Hok Gie, seorang aktivis yang dikenal memiliki idealisme kuat. Bagi Gie, kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan mengorbankan prinsip. Kutipan di awal tulisan ini bukan sekadar luapan emosional seorang aktivis, melainkan pengingat moral bahwa ada batas yang tidak semestinya dilanggar manusia ketika mengejar kedudukan.
Antara Ambisi Perkaderan atau Politik
Dalam kehidupan organisasi, kita kerap melihat ambisi menyamar sebagai profesionalisme. Jabatan seolah menjadi alasan untuk menebas kepala teman seperjuangan dengan dalih “perkaderan” atau “politik”.
Mereka tampil dengan jas rapi, dasi, berbicara tentang pencapaian dan target. Namun di balik itu, perlahan kemanusiaan disingkirkan, solidaritas dikesampingkan, dan pertemanan ditebas tanpa pernah jelas apa alasannya.
Sebagai kader yang tumbuh dari komisariat, saya jujur bertanya-tanya: ada apa dengan HMI Cabang Semarang?
Ambisi apa yang sedang diperebutkan sampai harus mengorbankan unit terkecil dalam perkaderan, yakni komisariat?
Dalam dunia politik, berbagai tindakan pada akhirnya sering kembali pada kepentingan masing-masing. Di sinilah kita menemukan paradoks yang menyakitkan: orang-orang lantang berbicara tentang perkaderan, tetapi pada saat yang sama justru menjadi pihak yang menyingkirkan ruang perkaderan itu sendiri.
Idealisme akhirnya berhenti sebagai jargon. Dalam praktiknya, pola-pola lama kembali digunakan: menyingkirkan teman, menyikut jalan, dan menempuh berbagai cara demi kepentingan tertentu.
Lantas, apa sebenarnya yang sedang diperebutkan?
Apa yang Sedang Diperebutkan?
Jika berbicara tentang kongres, sudah semestinya kita memikirkan sinergi antara perkaderan dan dunia kerja. Jika HMI menempatkan kongres sebagai forum tertinggi organisasi, maka pertemuan para wakil kader dari berbagai daerah seharusnya menjadi ruang bagi mereka untuk menyampaikan kegelisahan dan menawarkan gagasan.
Sependek pengetahuan saya, HMI telah banyak melahirkan kader yang “hitam”, tetapi masih jarang melahirkan kader yang “hijau”. Pertarungan antarkandidat yang akan maju sebagai calon ketua umum pun mulai terlihat dalam upaya mencari dan mengamankan suara.
Namun, permainan yang paling menarik justru datang dari cabang sendiri.
Bakal Calon Kandidat dan Kader Komisariat
Peristiwa hari ini membuat kita bertanya: mengapa kepentingan sejumlah pihak harus menyeret kader-kader yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan dalam pertarungan tersebut?
Benarkah para “mahkota cabang” HMI merupakan representasi dari seluruh kader di cabangnya?
Pertanyaan ini tidak sederhana untuk dijawab. Sebab, suara yang dibawa oleh pimpinan cabang pada forum kongres pada dasarnya adalah mandat yang berasal dari kader-kader yang mereka pimpin.
Dalam kacamata kongres PB HMI, saya melihat adanya kemungkinan bahwa sebagian pemegang suara cabang sedang mencari tawaran yang dianggap paling sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dalam proses tersebut, ada risiko bahwa mereka melupakan siapa yang dahulu mendukung dan membersamai perjalanan perjuangan mereka.
Kandidat-kandidat calon ketua umum PB HMI kemudian dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk membangun dukungan dengan berbagai cabang. Dalam situasi seperti ini, komunikasi politik menjadi sangat menentukan.
Namun, ketika komunikasi berubah menjadi transaksi kepentingan dan kawan seperjuangan diperlakukan sebagai alat, di situlah martabat organisasi dipertaruhkan.
Melihat semangat keislaman dan keindonesiaan para kader komisariat, terkadang saya pilu menyaksikan cara bermain yang terjadi di cabang saya sendiri.
Penuh ambisi, tetapi sunyi dalam pertanggungjawaban.
Membangun dan meyakinkan seorang kader membutuhkan waktu. Bahkan, pencarian satu kader saja bisa memerlukan waktu berminggu-minggu untuk meyakinkan bahwa perjuangan di HMI masih memiliki makna.
Karena itu saya kembali bertanya: sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan oleh cabang?
Sampai detik ini, saya masih gelisah melihat himpunan hijau-hitam ini dipenuhi ego yang begitu besar hingga berpotensi menihilkan kepentingan perkaderan demi kepentingan politik transaksional.
Kongres yang seharusnya menjadi ruang sehat untuk mempertemukan gagasan justru berisiko berubah menjadi ruang yang dipenuhi ambisi, emosi, dan kepentingan segelintir orang.
Jika benar kongres adalah forum tertinggi HMI, maka sudah semestinya ia menjadi tempat mempertanggungjawabkan gagasan, bukan sekadar mempertukarkan kepentingan.
Sebab pada akhirnya, jabatan akan berganti, kepemimpinan akan berakhir, dan mahkota akan berpindah tangan.
Tetapi kepala-kepala yang pernah diinjak dalam perjalanan menuju kekuasaan akan tetap mengingat siapa yang pernah melakukannya. ***







