JAKARTA, obyektif.tv – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diumumkan dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah dukungan tersebut diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang telah diterima pimpinan DPR. Dukungan itu berasal dari anggota lintas fraksi dan telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia merinci, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah dan sebaran dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan HMP, yakni minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas politikus Partai NasDem tersebut.
Setelah menerima usulan tersebut, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelasnya.
Saan menjelaskan, substansi usulan HMP tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki tiga hak kelembagaan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak tersebut selanjutnya diatur melalui UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
Berdasarkan agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI menjadi salah satu agenda sidang pada Kamis (12/11/2026). Selain itu, rapat juga dijadwalkan membahas pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
Adapun substansi mengenai polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka merupakan materi dan pendapat yang disampaikan oleh para pengusul. Sementara itu, tindak lanjut atas usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme kelembagaan DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ***
