SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Kota Semarang menggandeng DPR RI untuk mempercepat upaya memperjuangkan pengakuan Kota Lama sebagai Warisan Dunia UNESCO. Dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk melengkapi dokumen nominasi serta memenuhi sejumlah persyaratan yang belum dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah.
Upaya tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Galeri Industri Kreatif Kota Lama, Jumat (13/11/2026). Kunjungan tersebut turut melibatkan kementerian terkait di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, Pemkot Semarang telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk meningkatkan status Kota Lama. Namun, masih terdapat sejumlah dokumen dan aspek teknis yang membutuhkan dukungan serta koordinasi dengan pemerintah pusat.
Kota Lama Semarang telah masuk dalam UNESCO World Heritage Tentative List sejak 30 Januari 2015. Meski demikian, kawasan tersebut masih harus melalui tahapan pemenuhan persyaratan sebelum dapat diajukan untuk memperoleh status Warisan Dunia.
“Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebenarnya sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Namun, ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kami kerjakan sendiri. Kami berterima kasih atas kunjungan spesifik ini karena akan memacu kembali upaya untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO,” kata Agustina.
Ia berharap keterlibatan Komisi VII DPR RI dan kementerian terkait dapat membantu mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi. Menurutnya, pengakuan UNESCO bukan sekadar pencapaian status internasional, melainkan juga tanggung jawab untuk menjaga warisan sejarah melalui pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.
Kota Lama memiliki luas sekitar 72,3 hektare, terdiri atas zona inti seluas 25 hektare dan zona penyangga 47 hektare. Kawasan tersebut mencakup 245 bangunan dengan karakter arsitektur dan fungsi yang beragam.
Untuk menjaga keberlanjutan kawasan, Pemkot Semarang mengembangkan konsep The Living Heritage Area. Konsep ini menempatkan bangunan bersejarah sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga pelestarian dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas ekonomi, interaksi sosial, dan kegiatan komunitas.
Agustina menegaskan, pengembangan Kota Lama juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program WARAS EKONOMI, yakni skema pendampingan usaha berdasarkan kebutuhan dan tingkat perkembangan pelaku UMKM.
Dari sekitar 33.000 UMKM di Kota Semarang, pemerintah daerah memetakan pelaku usaha ke dalam tiga kelompok, yaitu usaha yang aktif ketika ada pameran, usaha yang telah berjalan secara mandiri, serta usaha yang sedang didorong untuk meningkatkan kelasnya.
Pendampingan mencakup pengembangan legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Pemkot Semarang juga mendorong kerja sama dengan hotel, pusat perdagangan, dan pengelola kawasan wisata agar produk UMKM lokal memperoleh akses pasar lebih luas.
“Kami ingin UMKM menjadi tuan di Kota Semarang. Kami tidak ingin wisatawan membeli produk yang terlihat sebagai produk lokal, tetapi ternyata dibuat di tempat lain. Karena itu, kami terus memetakan kemampuan UMKM dan menghubungkan mereka dengan pasar yang sesuai,” ujarnya.
Selain memperluas akses pasar, Pemkot Semarang juga akan menindaklanjuti masukan Komisi VII DPR RI mengenai peningkatan standar kebersihan pelaku UMKM, termasuk penggunaan sarung tangan dan masker. Pembinaan akan dilakukan agar pelaku usaha semakin memperhatikan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.
Di sektor ekonomi kreatif, Pemkot Semarang memperkuat jejaring pelaku usaha melalui kegiatan Intellectual Property (IP) Meet. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan pemilik dan pengembang kekayaan intelektual untuk membuka peluang kolaborasi serta mendorong pengembangan produk kreatif.
Sementara itu, Creative Hub Kota Lama tengah menjalani pembenahan menyusul kondisi sejumlah bangunan yang mengalami keretakan akibat penurunan tanah.
Upaya pelestarian kawasan juga dilakukan melalui pengawasan terhadap perubahan fungsi dan tampilan bangunan. Pemkot Semarang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan untuk memastikan perubahan pada bangunan di kawasan cagar budaya tetap mengikuti ketentuan pelestarian.
Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemkot Semarang dalam memperjuangkan status Kota Lama sebagai Warisan Dunia UNESCO. Ia mendorong kementerian terkait untuk berkoordinasi dengan Pemkot Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mempercepat proses nominasi.
Evita juga menyoroti pentingnya penanganan persoalan banjir dan rob yang selama ini menjadi tantangan kawasan Kota Lama. Menurutnya, pembangunan seawall dan kolam retensi dapat menjadi bagian dari argumentasi mengenai upaya perlindungan kawasan terhadap ancaman lingkungan.
Selain membahas pengajuan status UNESCO, Agustina memaparkan sejumlah agenda pengembangan pariwisata Semarang, di antaranya Festival Kota Lama, Semarang Night Carnival, dan Festival Arak-arakan Sam Poo Kong.
Pemkot Semarang juga mendorong pengembangan film pendek sebagai sarana memperkenalkan identitas dan potensi kota. Melalui festival film pendek yang telah memasuki tahun kedua, pemerintah berharap semakin banyak narasi tentang Semarang dapat diangkat melalui karya kreatif.
Agustina berharap kunjungan Komisi VII DPR RI menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha.
Menurutnya, perjuangan memperoleh pengakuan UNESCO harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga keaslian bangunan, melestarikan nilai sejarah, serta memastikan Kota Lama tetap hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. ***
