SEMARANG, obyektif.tv – Polda Jawa Tengah mengungkap 59 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 orang sebagai tersangka dengan estimasi nilai penyelamatan kekayaan negara mencapai Rp50.078.766.928.
Pengungkapan itu disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo, serta sejumlah Kapolres jajaran.
Dari total 59 perkara, sebanyak 46 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Polisi mengamankan 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan sejumlah modus untuk mendapatkan BBM bersubsidi secara ilegal. Di antaranya membeli BBM berulang kali di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung lebih banyak bahan bakar, serta menggunakan QR code dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk menghindari pembatasan pembelian.
Petugas juga menemukan praktik pemindahan BBM dari tangki kendaraan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya. Selain itu, terdapat penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan tertentu, tetapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Roy.
Sementara itu, dalam penanganan penyalahgunaan LPG bersubsidi, polisi mengungkap enam perkara dengan 10 tersangka. Dari kasus tersebut, petugas menyita 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Modus yang dilakukan pelaku yakni memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berkapasitas 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi. LPG hasil pemindahan kemudian dijual kembali sebagai produk nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Selain penyalahgunaan energi bersubsidi, Polda Jateng dan jajaran juga mengungkap tujuh kasus pertambangan minerba ilegal dengan delapan tersangka. Pengungkapan dilakukan di sejumlah wilayah, meliputi Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan 14 unit dump truck dan 10 alat berat yang digunakan untuk kegiatan penambangan maupun pengangkutan material.
Aktivitas pertambangan ilegal yang ditemukan meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.
Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material tambang, kemudian mengangkut dan menjualnya menggunakan dump truck. Bahkan, beberapa aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari dengan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan petugas.
Atas perbuatannya, para tersangka dalam perkara pertambangan ilegal dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Adapun tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Roy menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan subsidi di lapangan. Polda Jateng juga akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima atau memanfaatkan hasil penyalahgunaan tersebut, termasuk perusahaan apabila BBM atau LPG bersubsidi digunakan untuk kepentingan industri.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo mengapresiasi langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.
Ia mengatakan, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap transaksi pembelian BBM di SPBU. Setiap transaksi yang menggunakan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Gustiar juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.
Kapolda Jateng turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan penyaluran serta penggunaan barang bersubsidi. Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM atau LPG bersubsidi, maupun aktivitas pertambangan tanpa izin diminta segera melapor kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Roy. ***
