JAKARTA, obyektif.tv – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan capaian sektor energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025). Dalam laporannya, Bahlil menyebut Indonesia diproyeksikan tidak lagi mengimpor solar pada 2026 seiring rampungnya proyek kilang Balikpapan dan peningkatan bauran energi hijau.
Bahlil menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus mendorong kemandirian energi nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Salah satu tonggak penting dalam upaya tersebut adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang dijadwalkan diresmikan pada 10 November 2025.
“Insyaallah di 2025–2026 kita nggak akan impor solar lagi. Karena RDMP kilang kita di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mempercepat penerapan program B50 atau biodiesel 50 persen untuk memperkuat pasokan energi domestik. Langkah ini diharapkan tidak hanya mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga membuka peluang ekspor solar ke pasar luar negeri.
Selain itu, Bahlil menyampaikan bahwa capaian produksi minyak atau lifting nasional hingga November 2025 telah melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Alhamdulillah lifting kita per hari ini sudah mencapai 605 ribu lebih barel per hari. Target APBN 605 ribu barel, jadi sekarang sudah melampaui,” ujarnya.
Dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sektor ESDM juga mencatat kinerja positif. Dari target sekitar Rp260 triliun, realisasi hingga awal November sudah mencapai 74–75 persen atau sekitar 80 persen dari proyeksi akhir tahun.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan perkembangan program elektrifikasi nasional. Ia memastikan bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan pembangunan jaringan listrik di seluruh desa dan dusun Indonesia paling lambat pada 2030.
“Sesuai arahan bapak presiden, untuk listrik desa dari 5.700 desa dan 4.400 dusun itu harus selesai semua pada 2029–2030,” tuturnya.
Bahlil menegaskan, berbagai langkah strategis ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal. ***
