SEMARANG, obyektif.tv – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif (ekraf) melalui kebijakan yang berpihak dan pemanfaatan fasilitas publik.
Hal itu disampaikannya dalam Dialog Bersama Menteri Koordinator bertajuk Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Komunitas dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif Tangguh di Collabox Creative Hub, Semarang, Rabu (29/10/2025). Acara tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, General Manager Collabox Creative Hub, Gemma Anindya, serta dimoderatori oleh Adin Hysteria, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.
Cak Imin mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program “Pasar Seribu Satu Malam” yang bertujuan memanfaatkan fasilitas publik milik negara dan daerah sebagai ruang ekspresi dan promosi bagi pelaku UMKM serta ekonomi kreatif.
“Fasilitas tempat-tempat pemerintah yang nganggur tapi strategis akan kami pinjamkan untuk UMKM berpameran, berdisplay, berfestival, dan berekspresi. Kami dorong 1001 titik di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Cak Imin menegaskan, langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur agar minimal 30 persen dari fasilitas publik dimanfaatkan untuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.
“Saya akan tegakkan aturan ini. Fasilitas publik seperti stasiun, terminal, bandara, hingga rest area harus menyediakan 30 persen untuk UMKM. Kalau pun berbayar, tarifnya maksimal 30 persen dari harga umum,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah diimbau berkolaborasi menyediakan ruang sementara maupun permanen bagi pelaku usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang. “Kalau bisa gratis, minimal hanya biaya kebersihan. Ini bagian dari upaya kita menumbuhkan ekonomi rakyat,” katanya.
Sementara itu, Leontinus Alpha Edison menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang inklusif agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar.
“Pemerintah ingin ekonomi kita lebih inklusif. Kita ingin semakin banyak orang punya kesempatan untuk berusaha. Aturan dibuat bukan untuk mematikan bisnis tertentu, tetapi untuk membuka akses yang lebih luas,” jelasnya.
Menurut Leontinus, inklusivitas ekonomi akan mendorong pemerataan kesempatan usaha. Pemerintah, katanya, akan memperluas akses pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas usaha (capacity building) bagi pelaku UMKM.
“Kalau usaha masyarakat maju, kita beri akses pembiayaan, teknologi, dan pelatihan. Dengan begitu, ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan meningkat,” tambahnya.
Acara yang berlangsung di Collabox Creative Hub ini juga menjadi wadah sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas kreatif dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang tangguh, kolaboratif, dan berkelanjutan. ***
