YOGYAKARTA, obyektif.tv – Sistem Informasi Manajemen Perumahan (Simperum) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai terintegrasi dengan sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Integrasi ini memungkinkan pemerintah pusat mengakses data perumahan secara real time untuk mendukung percepatan program nasional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III Kementerian PKP dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).
Kepala BP3KP Jawa III Kementerian PKP, Aldino Herupriawan, mengatakan akses terhadap Simperum membantu pemerintah pusat memperoleh data rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kepemilikan rumah secara cepat dan terbarui.
“Data ini menjadi kebutuhan utama dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan Simperum, kami bisa langsung mengetahui jumlah backlog dan RTLH tanpa harus meminta data satu per satu ke kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Aldino, sistem tersebut memungkinkan proses verifikasi dan validasi data masyarakat dilakukan lebih cepat karena terhubung dengan data kependudukan. Pembaruan data juga dilakukan secara berkala hingga tingkat desa.
Selain akses data, Kementerian PKP akan menautkan dan mereplikasi Simperum ke dalam platform Klinik PKP milik kementerian. Dengan langkah ini, data backlog perumahan Jawa Tengah dapat dipantau secara legal dan real time oleh pemerintah pusat untuk mendukung target pembangunan tiga juta rumah.
Kepala Disperakim Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan Simperum dikembangkan sebagai basis data awal penyelesaian backlog perumahan, baik dari aspek kelayakan huni maupun kepemilikan.
“Akun sudah terdistribusi sampai kabupaten dan desa. Updating data menjadi lebih baik, dan progres penanganan RTLH bisa dimonitor setiap saat,” kata Boedyo.
Ia berharap integrasi data ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam penanganan persoalan perumahan serta mempercepat pelaksanaan program nasional berbasis data yang akurat dan akuntabel. ***
