JAKARTA, obyektif.tv – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap realistis dalam menyikapi keterlibatan Indonesia pada Board of Peace sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik Palestina. Penilaian tersebut disampaikan usai pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Dino, di tengah kompleksitas konflik Palestina dan dinamika geopolitik global saat ini, Board of Peace menjadi satu-satunya opsi yang tersedia untuk mendorong proses penyelesaian konflik. Karena itu, pendekatan realistis Presiden Prabowo dinilai relevan dan proporsional dengan situasi yang ada.
“Kesan saya Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti, saat ini memang satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Namun demikian, Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan konflik Palestina. Ia menyebut mekanisme tersebut sebagai sebuah proses yang mengandung risiko dan ketidakpastian, serta melibatkan kepentingan banyak aktor internasional.
“Ini bukan obat mujarab. Ini sebuah eksperimen dan tentu ada risikonya. Saya melihat Presiden Prabowo memahami sepenuhnya keterbatasan dan tantangan dari opsi ini,” lanjutnya.
Dino juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses Board of Peace. Selain itu, ia menilai Presiden Prabowo tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia dan kepentingan nasional.
“Yang saya apresiasi, kita masuk dengan sangat hati-hati dan tetap memegang opsi untuk bisa keluar jika ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyampaikan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace telah melalui proses konsultasi yang matang dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kehati-hatian Indonesia dalam mengambil posisi diplomatik.
“Kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas Islam,” ujar Hassan.
Hassan menambahkan, delapan negara yang terlibat dalam konsultasi tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace. Ia juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Tidak perlu apriori. Proses di luar PBB tidak harus ditafsirkan secara negatif, sepanjang menghasilkan sesuatu yang nyata,” katanya.
Lebih lanjut, Hassan menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan keterlibatan dalam Board of Peace, sesuai dengan tujuan utama membantu rakyat Palestina.
“Kita punya kedaulatan untuk memutuskan apakah akan terus lanjut atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini berjalan dan sejauh mana sesuai dengan niat kita membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan. ***
