SEMARANG, obyektif.tv – Kinerja perekonomian Jawa Tengah sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Sejumlah indikator makroekonomi mencatatkan capaian lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun penurunan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara year on year. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04 persen, serta meningkat dibandingkan semester I 2025 yang tercatat sebesar 5,13 persen.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Firmansyah, menilai capaian tersebut menunjukkan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berada pada jalur yang tepat, meski kepemimpinan saat ini belum genap satu tahun.
“Bagus. Terbukti pertumbuhan ekonominya tinggi,” ujar Firmansyah usai kegiatan Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah di Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025–2029. Sejumlah indikator kinerja utama (IKU) juga telah menunjukkan progres positif, salah satunya penurunan tingkat kemiskinan.
Data BPS mencatat, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 berada di angka 9,48 persen. Angka ini turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 9,58 persen.
“Kemiskinan sudah menurun. Tantangannya bagaimana tren ini terus ditekan hingga mencapai target jangka panjang. Tapi secara umum sudah on the track,” katanya.
Di sektor investasi, Firmansyah juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mendorong masuknya investasi padat karya. Pada triwulan III 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp 66,13 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 orang.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan industri ke depan. Penguatan pendidikan vokasi, baik di tingkat SMK maupun diploma, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dinilai menjadi kunci.
“Skill teknis sangat dibutuhkan. Pendidikan vokasi harus diperkuat untuk menyambut investasi yang memerlukan tenaga terampil,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menilai capaian pembangunan Jawa Tengah sepanjang 2025 berada pada jalur yang positif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, hingga pengendalian inflasi.
“BPS berkomitmen menyediakan data dan analisis yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Integrasi data sangat penting agar pembangunan tepat sasaran dan berdampak,” ujarnya.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Zulkifli, menambahkan bahwa pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, berbagai capaian strategis telah diraih. Selain peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga masuk dalam 10 besar nasional.
“Pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan 2025,” kata Zulkifli.
Ia juga menyebutkan bahwa realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencatatkan serapan tenaga kerja tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.
Menghadapi tantangan ke depan, Zulkifli menegaskan pentingnya menyiapkan industri berkelas tinggi (high class industry) yang didukung tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing.
“Penurunan kemiskinan ke depan tidak hanya soal orang bekerja, tetapi juga kualitas pekerjaan dan pengetahuan tenaga kerjanya. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Tengah,” pungkasnya.
Capaian positif ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 menunjukkan bahwa provinsi ini berada pada jalur pembangunan yang tepat, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, penurunan kemiskinan, serta peningkatan investasi dan serapan tenaga kerja. Namun, tantangan ke depan tetap ada, terutama terkait penguatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan industri berkelas tinggi.
Keberlanjutan pertumbuhan yang inklusif akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan, menciptakan pekerjaan berkualitas, serta memastikan pembangunan berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat. ***
