BOYOLALI, obyektif.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didorong berbasis potensi dan kearifan lokal agar selaras dengan karakter serta sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026).
“Pembangunan nasional harus berangkat dari desa. Kepala desa harus bangga, sebab merekalah ujung tombak pembangunan nasional,” ujar Ahmad Luthfi di hadapan ratusan kepala desa dan lurah berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan nasional yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila desa ditempatkan sebagai fondasi utama melalui penguatan potensi lokal, tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta kepemimpinan kepala desa yang kuat dan visioner.
Lokakarya tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) La Ode Ahmad P Bolombo.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menekankan desa dan kelurahan yang telah meraih prestasi harus menjadi pionir pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menyebutkan, arah kebijakan dan implementasi pembangunan desa harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan tidak bisa diperangi oleh satu unsur saja, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian,” katanya.
Ia mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa dan kelurahan yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Ribuan desa tersebut memiliki potensi beragam, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, kawasan pesisir, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga ekonomi lokal.
Pada sektor pertanian, Jawa Tengah memiliki desa lumbung pangan dengan sentra padi di 334 desa pada 16 kabupaten yang didukung 657 kelompok lumbung pangan. Sementara sentra jagung tersebar di 449 desa di 20 kabupaten dengan total produksi pada 2025 mencapai 3,69 juta ton.
Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 desa mandiri energi (DME), yang terdiri atas 28 desa kategori mapan, 165 desa berkembang, dan 2.138 desa kategori inisiatif.
Terkait arah kebijakan pembangunan desa hingga 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau. Program prioritas meliputi penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan desa maju dan mandiri dengan target 2.575 Desa Mandiri, peningkatan bantuan keuangan desa, serta penguatan badan usaha milik desa (BUMDes) dengan target sekitar 3.200 BUMDes Maju atau setara 47,46 persen.
“Setiap desa itu berbeda. Ada yang unggul di pariwisata, produk lokal, kearifan budaya, maupun potensi pemuda milenial. Karena itu, kami mendorong penguatan kecamatan berdaya di semua daerah untuk memperpendek rentang kendali antara pemerintah provinsi dan desa,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT La Ode Ahmad P Bolombo menegaskan, pembangunan desa berbasis potensi lokal menjadi kunci terwujudnya Indonesia Emas. Menurutnya, desa harus mampu menangkap peluang ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya.
“Sekitar 61 juta orang mudik ke Jawa Tengah setiap tahun. Ini peluang besar yang harus ditangkap desa dengan menjadikannya sebagai happy village,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga tata kelola pemerintahan desa agar tetap berada pada jalur pembangunan yang telah direncanakan.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan bahwa pemerintah provinsinya tengah melakukan pemetaan potensi desa untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pemetaan mencakup identifikasi kebutuhan riil masyarakat desa, khususnya nelayan dan petani, mulai dari sarana perikanan seperti kapal dan fasilitas penyimpanan hingga kebutuhan lahan pertanian.
“Bantuannya sebenarnya banyak, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Tantangannya adalah bagaimana mengorkestrasikannya agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui lokakarya tersebut, desa dan kelurahan berprestasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan berbasis potensi lokal di wilayah masing-masing. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dinilai menjadi kunci agar pembangunan dari desa benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan. ***
