TEGAL, obyektif.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah akan menyediakan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal. Penanganan bencana, menurutnya, tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus menjamin kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026).
“Saya minta segera disiapkan hunian sementara. Jangan menunggu lama. Huntara ini harus menjadi bagian dari perencanaan menuju hunian tetap,” tegas Ahmad Luthfi.
Gubernur menekankan, pemenuhan kebutuhan warga terdampak tidak boleh bersifat sesaat. Pemerintah, kata dia, bertanggung jawab memastikan seluruh warga yang kehilangan rumah mendapatkan solusi jangka panjang.
“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup negara,” ujarnya.
Selain hunian, Ahmad Luthfi juga menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak harus terjamin sepenuhnya, mulai dari logistik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga dapur umum.
“Daerah yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini Tegal, maka semua harus cukup,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyoroti dampak bencana terhadap ratusan rumah warga yang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula. Berdasarkan data sementara, sekitar 250 rumah dinyatakan rusak berat dan harus direlokasi.
“Ini prioritas utama. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya, bukan hanya hari ini,” tegasnya.
Ia meminta pendataan warga calon penerima huntara dan huntap dilakukan secara detail dan berkelanjutan. Hunian sementara, lanjutnya, harus dirancang dengan fasilitas umum yang memadai agar layak dihuni.
“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap, supaya masyarakat bisa hidup dengan baik,” ujar Ahmad Luthfi.
Terkait pembangunan hunian tetap, Gubernur menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Pemda segera menyiapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan huntap, provinsi yang akan menangani,” katanya.
Selain aspek hunian, Ahmad Luthfi juga meminta percepatan penanganan infrastruktur terdampak, terutama jalan dan jembatan, melalui koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten.
“Kalau ada jembatan putus, maksimal satu minggu harus selesai, bahkan tiga hari sudah tertangani,” ujarnya.
Gubernur turut menginstruksikan seluruh unsur terkait, termasuk TNI, Polri, dan SAR, untuk siaga penuh guna mengantisipasi potensi bencana susulan, mengingat pergerakan tanah masih bersifat dinamis.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengatakan hingga Rabu sore, bencana tanah bergerak berdampak pada sekitar 250 rumah dan menyebabkan 804 jiwa harus mengungsi.
“Pergerakan tanah masih dinamis. Kami memprioritaskan keselamatan warga dengan pemantauan intensif dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando. Selama masa tersebut, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur yang langsung hadir di lokasi dan memberikan bantuan sebesar Rp300 juta,” kata Ischak.
Rapat koordinasi darurat tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI dan Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tegal. ***
