DEMAK, obyektif.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau lokasi pembangunan sodetan Sungai Sayung di Kabupaten Demak, Senin (27/10/2025). Proyek tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi genangan air yang kerap terjadi di depan pabrik Polytron, kawasan rawan banjir di jalur Pantura Semarang–Demak.
“Genangan di depan Polytron ini menjadi prioritas kita dalam penanganan banjir di Sayung. Jalan sudah ditinggikan, tapi masalah belum selesai. Maka kami berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membuat sodetan,” ujarnya.
Genangan air di titik tersebut menutup ruas jalan Pantura sepanjang sekitar 500 meter, tepatnya di KM 08+200 hingga 08+700, di kedua arah. Kondisi itu terjadi karena kawasan tersebut berada pada elevasi terendah, sementara sistem drainase menuju Sungai Babon dan Sungai Sayung tidak berfungsi optimal. Selain itu, sipon yang ada belum mampu mengalirkan air secara efektif ke Sungai Menyong.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membangun sodetan sepanjang 168 meter di sisi selatan jalur Pantura. Pekerjaan yang menelan anggaran Rp 6,4 miliar dari APBN ini ditargetkan rampung dalam 65 hari. Di titik sodetan akan dibangun rumah pompa dengan dua unit pompa berkapasitas masing-masing 50 liter per detik.
“Sodetan ini nantinya akan dilengkapi pipa langsung menuju sungai dan dua pompa penggerak utama. Harapannya, banjir di wilayah ini bisa teratasi secara signifikan,” jelasnya.
Selain proyek sodetan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan langkah pencegahan jangka panjang, di antaranya melalui penanaman mangrove di sepanjang garis pantai utara dan selatan hingga Desember 2025, meliputi 17 kabupaten/kota. Upaya lain yang segera dilakukan adalah normalisasi Sungai Sayung, Kali Babon, dan Sungai Sringin oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Menurut Luthfi, selain infrastruktur fisik, yang terpenting adalah memastikan pelayanan publik dan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar di tengah kondisi cuaca ekstrem.
“Mobilitas warga, termasuk anak sekolah, tidak boleh terganggu. Semua OPD provinsi, kabupaten, dan kementerian harus bergerak bersama agar penanganan banjir benar-benar dirasakan masyarakat. Ini wujud kehadiran negara di tengah rakyat,” tegasnya. ***
