BATANG, obyektif.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen yang juga akrab disapa Gus Yasin, mengapresiasi rekomendasi Kids Take Over (KTO) Jawa Tengah yang dinilai mampu memperkaya arah kebijakan daerah menuju lingkungan industri ramah anak di Indonesia. Hal itu disampaikan Gus Yasin saat membuka Festival Anak Kecamatan Berdaya, puncak peringatan World Children’s Day (WCD) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Sabtu (22/11/2025).
Menurutnya, gagasan yang disampaikan anak-anak dalam KTO menghadirkan perspektif baru yang belum banyak dipikirkan oleh dunia industri. Salah satunya terkait konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak hanya berupa bantuan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi anak di sekitar kawasan industri.
“Kesempatan ini mempertegas komitmen industri dalam pemenuhan dan perlindungan anak. Misalnya, bagaimana SMK bisa lebih dekat dengan industri sehingga anak terbiasa dengan budaya kerja,” ujarnya, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Usai acara, Gus Yasin menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk memperluas penerapan konsep industri ramah anak di seluruh kawasan industri. Ia mencontohkan rekomendasi agar swalayan menerapkan standar ramah anak, termasuk menata display agar produk yang tidak layak konsumsi anak—seperti minuman keras—tidak mudah terlihat.
“Tentu kami akan menertibkan. Prinsip industri ramah anak ini tidak hanya berlaku di KITB, tetapi di seluruh industri di Jawa Tengah,” tegasnya.
Dalam forum KTO, anak-anak menyampaikan tiga rekomendasi utama, yakni penguatan sistem perlindungan dan keamanan di kawasan industri, penciptaan budaya kerja yang adil serta mendukung keluarga, dan penyediaan akses pembelajaran serta pengembangan keterampilan.
Festival Anak Kecamatan Berdaya berlangsung 21–23 November sebagai kolaborasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Batang, UNICEF Indonesia, serta Forum Anak Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan Forum Anak dari tingkat provinsi hingga kecamatan, serta perwakilan anak dari Jawa Timur, DIY, Jawa Barat, Jakarta, dan Bali untuk saling bertukar pengalaman.
Program Kecamatan Berdaya menjadi strategi Pemprov Jateng untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak berhenti pada tataran regulasi. Kecamatan dipandang sebagai titik paling strategis karena menjadi lokasi persoalan muncul sekaligus tempat penyelesaian dapat diberikan dengan cepat.
Pengembangan program ini diperkuat melalui keberadaan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di tingkat kecamatan sebagai pusat pengaduan, pemulihan kasus, edukasi pencegahan, serta koordinasi layanan lintas sektor—mulai dari pekerja sosial, Puskesmas, sekolah, kepolisian, hingga tokoh masyarakat dan Forum Anak.
Festival ini tidak hanya menampilkan seni dan permainan tradisional, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk menjadi perancang kegiatan sekaligus penyampai rekomendasi kepada pemerintah. Paradigma baru yang ingin ditegaskan adalah bahwa anak bukan sekadar objek program, tetapi mitra dalam pembangunan.
Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, turut hadir dan memeriahkan suasana dengan kuis interaktif. Para peserta antusias menjawab pertanyaannya, termasuk mengenai perbedaan peran pelopor dan pelapor dalam perlindungan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rachmawatie, menegaskan bahwa tema global WCD 2025, “My Day, My Rights”, menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak harus semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka—yakni di tingkat kecamatan.
“Melalui Festival Anak Kecamatan Berdaya, kami ingin memastikan suara anak diakomodasi dan menjadi bagian dari pembangunan daerah,” katanya. ***
