SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan pelaksanaan 308 Gerakan Pangan Murah (GPM) di 35 kabupaten/kota sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Program tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan GPM menjadi instrumen intervensi cepat pemerintah daerah di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas strategis pada awal Februari.
“Jadi, kita sudah punya jadwal pasar pangan murah. Saat musim hujan tinggi dan nanti bulan Ramadan atau menjelang Lebaran juga. Harga boleh naik, tapi tidak boleh terlalu fluktuatif,” ujar Ahmad Luthfi saat meninjau pelaksanaan GPM di halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Semarang, Jumat (13/2/2026).
Secara umum, lanjutnya, ketersediaan pangan strategis di Jawa Tengah dalam kondisi surplus. Namun, menjelang Ramadan mulai terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas utama.
Data pemantauan menunjukkan harga cabai naik sekitar 35,7 persen menjadi Rp 77.800 per kilogram. Minyak goreng merek Minyakita tercatat Rp 16.300 per liter atau naik 3,4 persen dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Daging kerbau beku menyentuh Rp 110.000 per kilogram atau naik 38,4 persen dari harga patokan pemerintah (HPP) Rp 80.000 per kilogram. Sementara jagung untuk peternak ayam petelur berada di kisaran Rp 6.250 per kilogram, naik 7,4 persen dari HPP Rp 5.500 per kilogram.
“Ada kenaikan tapi belum signifikan, kecuali cabai yang hampir mendekati Rp 80 ribu. JTAB (Jawa Tengah Agro Berdikari) sudah kita perintahkan melakukan penetrasi harga di seluruh pasar,” katanya.
Pelaksanaan GPM di Jawa Tengah diawali di Pucang Gading, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, wilayah perbatasan dengan Kota Semarang yang dinilai strategis dari sisi distribusi dan akses masyarakat.
Sebanyak 11 pelaku usaha dan kelembagaan terlibat dalam program tersebut, di antaranya Perum Bulog, RNI, PPI, JTAB, UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kelompok tani, serta pelaku usaha pangan lokal.
Selain GPM, Pemprov Jawa Tengah juga mengerahkan Satgas Pangan untuk menyisir rantai distribusi guna mencegah praktik spekulasi dan penimbunan.
“Harus kita sisir, mulai dari hilirisasi petani, distributor, sampai ke tempat penjualan dan konsumen,” tegasnya.
Salah seorang warga Pucang Gading, Nuraini, mengaku terbantu dengan harga bahan pokok yang lebih rendah dibandingkan pasar tradisional. “Cabai di pasar hampir Rp 100 ribu, di sini Rp 65 ribu. Minyak juga lebih murah,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah berharap rangkaian 308 GPM di 35 kabupaten/kota mampu meredam gejolak harga, menjaga stabilitas inflasi pangan, serta memastikan Ramadan dan Idulfitri berlangsung dengan kondisi pasokan yang aman dan terkendali. ***
