SEMARANG, obyektif.tv – VIII DPR RI mengapresiasi gerak cepat dan responsif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang melanda sejumlah daerah di wilayah tersebut. Langkah sigap pemerintah daerah dinilai mampu menekan dampak bencana terhadap masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
“Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah. Mereka menyampaikan apresiasi karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar Atalia.
Menurutnya, selain peran aktif pemerintah daerah, budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah turut memberikan kontribusi besar dalam membantu proses penanganan bencana di lapangan, mulai dari evakuasi hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Atalia juga mendorong penguatan kesiapsiagaan serta pengarusutamaan semangat tangguh bencana di tengah masyarakat. Ia menilai, bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi setiap tahun seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan bersama.
“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid turut menyalurkan bantuan senilai Rp1.946.096.600. Bantuan tersebut berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, serta family kit guna mendukung penanganan bencana di Jawa Tengah.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyerahkan bantuan satu unit mobil rescue senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang operasional penanggulangan bencana.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Komisi VIII DPR RI serta pemerintah pusat terhadap penanganan kebencanaan di Jawa Tengah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Ini sangat membantu upaya penanganan bencana di Jawa Tengah,” ujarnya.
Taj Yasin menjelaskan, Jawa Tengah memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana, baik hidrologi, geologi, maupun nonalam. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah kerap disebut sebagai “mal kebencanaan”.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir terus meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, dari Rp18,4 miliar pada 2024, menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan mencapai Rp20,4 miliar pada 2026.
Meski demikian, Taj Yasin menilai anggaran tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Ia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur.
Sementara itu, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada periode 1–18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya meliputi 16 kejadian banjir, enam tanah longsor, tujuh kejadian cuaca ekstrem, dan satu kejadian kebakaran.
