SEMARANG, obyektif.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepenuhnya berbasis sistem merit. Penegasan itu disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 ASN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (15/1/2026).
Ahmad Luthfi memastikan, seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak dapat direkayasa. Menurutnya, jabatan dalam birokrasi tidak bisa dinegosiasikan apalagi dititipkan.
“Tidak usah punya pemikiran bahwa birokrasi bisa direkayasa. Jabatan itu ditentukan oleh sistem merit, bukan oleh titipan atau tawar-menawar,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan, para pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri. Ia menekankan, pelanggaran terhadap mekanisme tersebut akan merusak fondasi sistem merit dalam birokrasi.
“Bapak-Ibu menduduki jabatan ini karena telah memenuhi kualifikasi dari BKN dan Kemendagri. Kalau tidak, sistem merit di Jawa Tengah tidak akan berjalan,” ujarnya.
Ahmad Luthfi mengibaratkan birokrasi sebagai sebuah mesin yang hanya dapat bekerja optimal jika ditopang aparatur berkualitas. Karena itu, profesionalisme ASN menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah.
“Kalau birokrasi itu motor, maka bahan bakarnya adalah ASN. Mesin pemerintahan Jawa Tengah harus diisi bahan bakar yang berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan tidak akan mentoleransi praktik percaloan jabatan maupun intervensi nonprosedural. Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Saya ingin pemerintahan yang clean and good governance. Siapa pun yang menitip jabatan, langsung saya coret. Jangan coba-coba menawar,” tegasnya.
Gubernur menekankan bahwa orientasi utama ASN adalah pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi, menurutnya, diukur dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
“Masyarakat adalah ndoro, ASN adalah pelayan. Birokrasi hadir untuk melayani dan meminimalkan keluhan publik,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa ASN merupakan garda terdepan dalam menyukseskan pembangunan daerah. Oleh karena itu, soliditas organisasi dan kerja tim menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan.
“ASN adalah ujung tombak pembangunan Jawa Tengah. Semua harus bekerja solid dan menjunjung tinggi kerja sama,” katanya.
Pelantikan tersebut diikuti oleh 1.049 pejabat, terdiri atas 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Pelantikan ini juga menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah seiring penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. ***
