SURAKARTA, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meneguhkan langkah menuju lumbung pangan nasional dengan menandatangani komitmen bersama swasembada pangan 2026 bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Komitmen tersebut diteken langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai bagian dari roadmap pembangunan daerah bertajuk “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.”
Penandatanganan dilakukan di Hotel The Sunan, Surakarta, Rabu (14/1/2026), dan melibatkan instansi vertikal, antara lain Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, swasembada pangan tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir serta melibatkan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Swasembada pangan nasional kita roadmap-kan di Jawa Tengah pada 2026. Ini tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan bupati dan wali kota. Mulai dari luasan lahan, komoditas unggulan, potensi wilayah, distribusi hingga pemasaran. Termasuk dukungan instansi vertikal seperti Kodam dan Polda,” ujar Ahmad Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Dalam roadmap ketahanan pangan 2026 tersebut, Pemprov Jawa Tengah menargetkan produksi padi mencapai sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung ditargetkan 3,7 juta ton atau naik 0,17 persen, sementara produksi tebu dipatok sebesar 4,4 juta ton.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Jateng menetapkan sejumlah daerah prioritas sebagai sentra produksi pangan. Intervensi benih padi melalui APBD 2026 akan difokuskan di 12 kabupaten, yakni Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati.
Sementara itu, pengembangan produksi jagung diarahkan pada lahan seluas 3.200 hektare di delapan kabupaten, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang. Program ini dilaksanakan dengan dukungan dan koordinasi Polda Jawa Tengah serta jajaran polres di daerah.
Komoditas tebu juga menjadi perhatian, menyusul berkurangnya lahan pengembangan di Kabupaten Blora akibat penghentian penanaman di kawasan KHDTK milik UGM. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada penurunan produksi hingga 410.679 ton, sehingga Pemprov Jateng akan menyesuaikan lokasi pengembangan baru sesuai arahan pemerintah pusat dan keberadaan pabrik gula.
Selain peningkatan produksi, Jawa Tengah juga diproyeksikan sebagai pusat benih nasional. Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Di sisi lain, ia menegaskan larangan tegas terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif dan lahan hijau menjadi kawasan permukiman. Instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN.
“Jangan main-main soal alih fungsi lahan. Kalau terbukti melanggar, akan saya tindak,” tegasnya.
Untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam daerah, Pemprov Jateng juga menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengendalian distribusi hasil panen, khususnya padi, agar kebutuhan dalam daerah terpenuhi sebelum didistribusikan ke luar Jawa Tengah.
“Intinya kebutuhan pangan Jawa Tengah harus terpenuhi dulu. Setelah itu baru bisa didistribusikan ke daerah lain,” kata Ahmad Luthfi.
Upaya mewujudkan lumbung pangan nasional tersebut juga mencakup sektor peternakan dan perikanan. Pada 2026, produksi susu ditargetkan mencapai 942.497 ton, daging 76.570 ton, dan telur 917.863 ton. Untuk sektor kelautan dan perikanan, target perikanan tangkap ditetapkan sebesar 354.029 ton, perikanan budidaya 600.000 ton, serta produksi garam 541.775 ton.
Pemprov Jateng juga mendorong penguatan sentra garam rakyat di sejumlah daerah pesisir, antara lain Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo.
Dengan langkah terintegrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meneguhkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional pada 2026. ***
