SEMARANG, obyektif.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan normal dan kondusif pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin mengatakan, informasi terkait OTT tersebut diketahui pihaknya melalui pemberitaan media. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini masih menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait perkara tersebut.
“Kami baru mendengar lewat media bahwa memang ada OTT terkait Bupati Pati. Kita sama-sama menunggu bagaimana nanti dari KPK memberikan penjelasan,” ujar Gus Yasin kepada wartawan usai melantik Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (20/1/2026).
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gus Yasin menegaskan bahwa Pemprov Jateng mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita hormati proses-proses itu. Selama belum ada pengumuman resmi dari KPK, kita tidak bisa berspekulasi,” tegasnya.
Gus Yasin memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pati tidak akan terganggu akibat proses hukum yang menimpa kepala daerah setempat. Seluruh perangkat daerah diminta tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Masyarakat tetap harus dilayani dengan baik,” ujarnya.
Terkait penanganan banjir di Kabupaten Pati, Gus Yasin juga memastikan bantuan bagi warga terdampak tetap tersalurkan. Pasokan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan bagi korban banjir, menurutnya, terus berjalan sebagaimana mestinya.
“Pelayanan berupa pasokan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak banjir di Pati akan tetap berjalan normal,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni dalam mengakses layanan pemerintah, termasuk bagi warga terdampak banjir yang membutuhkan penanganan khusus seperti lansia, ibu hamil, maupun penderita stroke.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang tidak tertangani. Semua harus mendapatkan pelayanan,” pungkasnya. ***
