SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah memastikan menanggung biaya relokasi 66 warga terdampak tanah gerak di Kampung Sekip RT 07 RW 01, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang. Relokasi dilakukan sebagai langkah darurat untuk menjamin keselamatan warga dari potensi pergerakan tanah susulan.
Kepastian tersebut disampaikan saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi terdampak, Sabtu (14/2/2026) sore. Dalam kunjungan itu, pemerintah meminta warga tidak kembali ke rumah demi menghindari risiko yang lebih besar.
Ahmad Luthfi menegaskan, biaya relokasi sementara akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum turut membantu penanganan dampak bencana.
“Semua kebutuhan pokok akan dipenuhi. Untuk sementara tidak usah tinggal di rumah yang tanahnya bergerak. Keselamatan diri dan keluarga harus diutamakan,” ujar Luthfi.
Wapres Gibran juga menekankan pentingnya keselamatan warga, terutama anak-anak dan lansia yang berada di lokasi pengungsian. Ia meminta masyarakat tidak bolak-balik ke rumah lama karena kondisi tanah masih berpotensi bergerak.
“Keselamatan nomor satu. Yang penting tidak ada korban,” katanya.
Berdasarkan data kelurahan, sebanyak 66 jiwa kini mengungsi di enam tenda darurat yang didirikan sekitar 100–200 meter dari lokasi retakan tanah. Logistik dan fasilitas dasar, termasuk kamar mandi, telah disiapkan.
Lurah Jangli, Maria Tresia Takandare, menyebut relokasi sementara direncanakan berlangsung sekitar dua bulan. Pemerintah tengah meminjam lahan milik warga untuk hunian sementara sembari menyiapkan solusi hunian tetap.
Salah satu warga terdampak, Subiyanti (44), berharap langkah cepat pemerintah dapat menghadirkan kepastian bagi masa depan tempat tinggal mereka.
“Kami diminta tetap di pengungsian karena situasinya belum memungkinkan untuk kembali,” ujarnya. ***
