SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka layanan hotline pengaduan bagi masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat dapat menyampaikan laporan, pertanyaan, maupun masukan terkait menu MBG yang diterima oleh siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar mengatakan, selain hotline milik Pemprov, seluruh kabupaten/kota di Jateng juga memiliki saluran pengaduan masing-masing.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” jelas Yunita, Jumat (10/10/2025).
Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi call center 150945 JNN. Seluruh layanan ini tidak hanya menampung laporan dugaan keracunan makanan, tetapi juga menerima keluhan terkait menu yang dianggap tidak sesuai standar gizi atau kebersihan.
“Setiap laporan akan kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Jika SPPG terbukti lalai, akan diberi peringatan. Namun keputusan pemberian sanksi tetap menjadi kewenangan BGN,” ujarnya.
Menurut Yunita, pembukaan hotline tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan daerah, mulai dari Gubernur hingga bupati/wali kota, dalam memastikan program MBG berjalan baik di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang sebelumnya memerintahkan Dinkes Provinsi serta Dinkes Kabupaten/Kota untuk menyiapkan layanan pengaduan, pengecekan lapangan, tanggap darurat, serta media informasi cepat tanggap (quick response) terhadap setiap insiden yang terjadi di lapangan.
Dalam setiap laporan dugaan keracunan, Dinkes selalu melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab dan mengambil langkah perbaikan. Yunita mencontohkan, dalam kasus dugaan keracunan di salah satu wilayah, BGN sempat memutuskan menutup sementara dapur penyedia makanan hingga proses evaluasi selesai.
“Selama dapur ditutup, layanan MBG di sekolah-sekolah setempat juga dihentikan sementara. Setelah evaluasi menyeluruh, terutama terkait standar kebersihan dan kualitas menu, barulah SPPG dapat kembali beroperasi,” terangnya.
Yunita juga mengajak seluruh pihak—orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan—untuk aktif berkomunikasi dan menjaga transparansi demi keberhasilan program MBG.
“Jika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan segera menindaklanjutinya. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga penting untuk memastikan kebersihan lingkungan, penjamah makanan, serta sarana pendukung lainnya tetap terjaga,” tegasnya. ***
