SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama SKK Migas Jabanusa sepakat mempercepat pengoptimalan ribuan sumur minyak masyarakat dan sumur tua yang tersebar di sejumlah daerah. Langkah ini menjadi tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14/2025.
Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, menjelaskan kesepakatan itu tercapai setelah pihaknya bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Kamis (11/9/2025). Menurutnya, percepatan dilakukan tidak hanya dengan menghidupkan kembali sumur tua, tetapi juga membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan teknologi migas.
“Kita sepakat untuk mempercepat optimalisasi, baik yang dikelola BUMD, KUD, maupun UMKM. Daerah pun bisa berkontribusi bersama K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) sesuai dengan Permen 14/2025,” jelas Taufan.
Tahapan awal yang dilakukan adalah inventarisasi sumur. Setelah itu, data akan didaftarkan ke Kementerian ESDM dan ditindaklanjuti dengan penunjukan pengelola di tingkat kabupaten/kota.
“Pengelolaan ini penting agar sesuai aspek keselamatan dan teknis, sehingga bisa beroperasi dengan standar yang benar,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa aturan baru tersebut sekaligus melarang pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat. Jawa Tengah disebutnya sebagai contoh positif karena Forkopimda setempat lebih dulu mendeklarasikan kebijakan tersebut.
“Deklarasi di Jawa Tengah bisa ditiru daerah lain agar implementasi Permen lebih cepat dan tidak menimbulkan persoalan,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah tersebut. Ia meminta SKK Migas terus mengawal tim yang sudah dibentuk Pemprov agar program berjalan efektif.
“Ini bagus, tidak hanya menambah PAD, tapi juga langsung bermanfaat untuk masyarakat dan mendukung swasembada energi,” kata Luthfi.
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menambahkan, saat ini terdapat sekitar 5.300 sumur minyak masyarakat yang sudah terdata. Jumlah terbesar berada di Blora, diikuti Kendal, Batang, Boyolali, Sragen, Rembang, dan Jepara.
“Semua sumur akan kita klasifikasikan, mana yang aman diusahakan dan mana yang tidak, termasuk yang secara teknis masih bisa diproduksi atau tidak,” ujar Agus.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jateng dan SKK Migas akan menggelar rapat teknis untuk membahas detail inventarisasi dan persyaratan operasional. ***
