JAKARTA, obyektif.tv – Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Pertemuan tersebut membahas ketersediaan serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Usai pertemuan, Simon menyampaikan bahwa Pertamina diminta segera menyiapkan alokasi kebutuhan BBM hingga akhir tahun. Menurutnya, pembahasan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta badan usaha swasta langsung ditindaklanjuti dengan rapat teknis.
“Nanti akan dibicarakan antara Pertamina dan badan usaha swasta. Jadi setelah selesai meeting dengan Kementerian ESDM, langsung kami lanjutkan. Kami meminta alokasi kebutuhan hingga akhir tahun, dan seluruh tim sudah mulai merapatkan,” katanya.
Terkait mekanisme kerja sama, Simon menegaskan seluruh proses dilakukan secara transparan melalui skema open book. Pertamina, lanjutnya, tidak bertujuan mengambil keuntungan, melainkan menjalankan mandat menjaga ketahanan energi nasional.
“Kami sudah sampaikan secara terbuka agar semua mekanisme dilakukan bersama-sama. Biaya-biaya yang muncul akan dibuka, lalu diatur secara business-to-business. Yang penting jangan sampai membebani konsumen, sehingga harga BBM tetap stabil,” ujarnya.
Selain menyiapkan alokasi dalam negeri, Pertamina bersama badan usaha swasta juga menyiapkan opsi impor tambahan untuk menutup kebutuhan pasokan. Namun, volume impor akan menunggu laporan kebutuhan dari masing-masing perusahaan.
“Ini hanya untuk kebutuhan hingga akhir 2025. Untuk 2026 akan dipastikan kemudian,” jelasnya.
Dirut Pertamina itu juga memastikan bahwa aspek mutu tetap menjadi prioritas. Seluruh pasokan, kata dia, akan sesuai standar spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Migas.
“Standarnya tetap mengacu pada spesifikasi Dirjen Migas. Setelah itu kami distribusikan ke semua pihak, kemudian diramu sesuai kebutuhan, termasuk penambahan aditif,” pungkasnya. ***
