JAKARTA, obyektif.tv – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keterangan pers keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Sebelum tiba di New York, Presiden dijadwalkan singgah di Osaka, Jepang, untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di ajang Osaka Expo. Setelah itu, barulah Presiden melanjutkan perjalanan menuju New York.
“Tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights. Sidang ini menjadi momentum memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah kondisi global saat ini,” ujarnya.
Presiden akan berada di New York hingga 23 September 2025. Agenda utama yang akan dihadiri antara lain pertemuan mengenai Two State Solution pada 22 September, serta pembukaan dan debat umum Sidang PBB pada 23 September. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo mendapat giliran berbicara ketiga, setelah Brasil dan Amerika Serikat.
Selain agenda sidang, Presiden juga dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan bilateral. Usai kunjungan di New York, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Ottawa, Kanada, untuk menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada CEPA) pada 24 September. Dari Kanada, Presiden akan bertolak ke Belanda untuk melakukan kunjungan resmi dan dijadwalkan bertemu Raja serta Pelaksana Tugas Perdana Menteri Belanda, sebelum kembali ke Tanah Air.
Menanggapi pertanyaan terkait sejumlah negara yang memutuskan tidak hadir di Sidang Majelis Umum PBB karena isu Palestina, Menlu Sugiono menegaskan Indonesia tetap hadir dan konsisten menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara.
“Isu visa yang tidak diberikan Amerika Serikat kepada delegasi Palestina merupakan domain otoritas mereka. Namun, Indonesia bersama sejumlah pihak telah menyuarakan agar akses itu dapat diberikan,” jelasnya.
Rombongan Presiden dalam lawatan kali ini antara lain diikuti Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Investasi, serta Menteri Luar Negeri. ***
