SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mencatat sejumlah capaian strategis pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025, khususnya dalam pengendalian banjir serta peningkatan kemantapan dan konektivitas jalan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan bahwa pada sektor penanggulangan banjir, DPU Kota Semarang telah meningkatkan kapasitas rumah pompa di sejumlah titik rawan. Beberapa di antaranya adalah Rumah Pompa Kolonel Sugiono, Tawangmas, dan Plamongan Hijau, serta penambahan pompa baru di Jalan Petudungan.
“Selain peningkatan kapasitas pompa, kami juga melakukan peningkatan dan normalisasi saluran drainase di berbagai kawasan strategis,” ujar Agustina.
Peningkatan drainase dilakukan di antaranya pada Saluran MT Haryono–Petudungan, Saluran Jalan Gajah–Aspol Kabluk, drainase kawasan Dempel–Muktiharjo Kidul, Jatisari, hingga Saluran Tanjung. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir perkotaan yang selama ini menjadi persoalan utama masyarakat.
Di sektor jalan, DPU Kota Semarang turut melakukan peningkatan kualitas dan kemantapan sejumlah ruas untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Ruas jalan yang ditangani meliputi Jalan RM Hadi Subeno, Payung Mas Raya Banyumanik, Jatikalangan dan Kampung Jambon di Mijen, R Soekanto Tembalang, Robyong Ngaliyan, Palebon, Damar Wulan Semarang Barat, hingga Anjasmoro dan Kaligawe–Pasar Waru. Pemeliharaan rutin jalan dan drainase juga dilakukan secara berkala di berbagai titik.
Terkait realisasi anggaran, Agustina menjelaskan bahwa hingga akhir 2025, realisasi pembangunan infrastruktur telah mencapai sekitar 81 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 384 miliar.
“Kualitas hasil pembangunan terus kami jaga melalui pengawasan ketat dan pengujian konstruksi secara periodik agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan,” tegasnya.
Menurut Agustina, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjawab persoalan banjir, kerusakan jalan, dan konektivitas antarwilayah. Program penyelenggaraan jalan serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase menjadi tulang punggung kebijakan infrastruktur kota.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian dan pemahaman yang matang agar proses pengadaan ke depan dapat dilakukan lebih dini di awal tahun anggaran.
Memasuki tahun 2026, Pemkot Semarang akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pada peningkatan konektivitas jalan yang menghubungkan kawasan hinterland, serta pengentasan banjir dan rob. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan saluran drainase di sejumlah kawasan dan dukungan terhadap program pengendalian banjir yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
“Seluruh rencana pembangunan 2026 diselaraskan dengan amanah RPJMD Kota Semarang 2025–2029, dengan penekanan pada pengurangan kawasan banjir dan rob serta peningkatan kemantapan jalan,” kata Agustina.
Selain itu, prioritas strategis 2026 juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas kawasan hinterland, penguatan kawasan perekonomian, serta pengembangan destinasi wisata. Sejumlah proyek yang disiapkan meliputi pembangunan Jembatan Tay Kak Sie dan Jembatan Akses Pengasapan Ikan Bandarharjo.
Wali Kota menargetkan hingga akhir 2026 tingkat kemantapan jalan di Kota Semarang dapat meningkat di atas 93 persen, sementara luas kawasan terdampak banjir dan rob ditekan hingga di bawah 3 persen.
Agustina juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur. “Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari penggunaan jalan sesuai kelasnya hingga pengelolaan sampah dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase dan sungai, karena dampaknya sangat besar terhadap sistem infrastruktur kota,” pungkasnya. ***
