SEMARANG, obyektif.tv – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai menunjukkan orientasi kerja yang kuat. Namun, aspek komunikasi publik disebut masih perlu diperkuat agar capaian pembangunan lebih teramplifikasi secara optimal.
Penilaian tersebut disampaikan pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema satu tahun kepemimpinan Luthfi–Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Kegiatan yang dikemas dalam agenda “Ngabuburit Jurnalis” itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah.
Menurut Nur Hidayat, gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama merefleksikan filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih”. Filosofi tersebut menggambarkan pemimpin yang bekerja keras dalam pengabdian, namun minim kepentingan pribadi dan pencitraan.
“Pemimpin sebaiknya ramai dalam kerja, tetapi sepi dalam pamrih. Itu adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan hari ini,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa “sepi ing pamrih” tidak berarti meniadakan publikasi kinerja. Dalam sistem demokrasi, publikasi tetap diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas dan ruang deliberasi publik.
“Pejabat publik memperoleh otoritas dari kedaulatan rakyat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Pembayar pajak harus tahu bahwa mandat yang diberikan digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun terakhir yang dipaparkan melalui data dan angka masih berada pada tataran kuantitatif. Menurutnya, capaian tersebut perlu dilengkapi pendekatan kualitatif agar selaras dengan persepsi publik.
“Prestasi tidak cukup hanya kuantitatif. Harus ada kualifikasi melalui persepsi publik. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja agar masyarakat mengetahui, menilai, dan kemudian berpartisipasi,” katanya.
Nur Hidayat menambahkan, publikasi kinerja bukan semata soal pencitraan, melainkan bagian dari penguatan legitimasi dan pencegahan resistensi sosial. Dukungan publik, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan.
Ia juga menekankan relasi antara pemimpin dan rakyat bersifat kontraktual. Rakyat memberikan mandat dan membayar pajak, sementara pemimpin berkewajiban melindungi, melayani, dan menyejahterakan. Hak untuk mengetahui kinerja pemerintah, menurutnya, merupakan bagian dari hak dasar warga negara.
Meski masa satu tahun dinilai relatif singkat, ia memandang capaian awal tersebut penting sebagai fondasi untuk empat tahun masa pemerintahan berikutnya.
“Satu tahun memang pendek. Namun ini menjadi modal dasar. Ke depan, pendekatan kualitatif perlu diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” ujarnya.
Ia menyimpulkan, filosofi “rame ing gawe, sepi ing pamrih” yang melekat pada kepemimpinan Luthfi–Yasin sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, filosofi tersebut perlu dimaknai secara kreatif melalui penguatan komunikasi publik.
“Pemimpin berhak bekerja dengan tenang, tetapi rakyat juga berhak mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemimpin yang telah mereka pilih,” pungkasnya. ***
