KABUPATEN SEMARANG, obyektif.tv – Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar di seluruh wilayah. Sebanyak 308 GPM akan digelar di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah hingga Maret 2026.
Langkah tersebut ditegaskan saat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, melakukan peninjauan harga dan stok bahan pokok di Pasar Projo Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jumat (20/2/2026) pagi.
Dalam peninjauan tersebut, gubernur dan bupati berdialog langsung dengan pedagang serta pembeli untuk memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga. Secara umum, harga relatif terkendali. Namun, sejumlah komoditas seperti cabai rawit merah dan bawang merah tercatat mengalami kenaikan di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) serta rata-rata harga provinsi.
Harga cabai rawit merah di tingkat konsumen bahkan menembus Rp 80 ribu per kilogram. Menyikapi hal itu, Pemprov Jateng menyiapkan subsidi harga cabai menjadi Rp 65 ribu per kilogram melalui operasi pasar. Gubernur juga menginstruksikan Badan Usaha Milik Daerah, Jateng Agro Berdikari, untuk segera melakukan intervensi pada komoditas yang mengalami lonjakan harga.
“Segera tindak lanjuti bahan pokok yang naik. Koordinasikan dengan dinas dan instansi terkait,” ujar Ahmad Luthfi.
Selain operasi pasar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memastikan stok 12 komoditas pangan strategis dalam kondisi aman. Untuk komoditas beras, Jawa Tengah bahkan tercatat mengalami surplus dalam jumlah besar.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Sri Broto Rini, menyebut kenaikan harga cabai turut dipengaruhi meningkatnya permintaan dari luar daerah, terutama Jakarta, yang harga cabaainya telah mencapai Rp100 ribu per kilogram.
Melalui kombinasi Gerakan Pangan Murah, subsidi harga, dan operasi pasar, Pemprov Jawa Tengah menargetkan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga hingga Idulfitri mendatang serta daya beli masyarakat tetap terlindungi. ***
