SEMARANG, obyektif.tv – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan kolaborasi multipihak sebagai strategi utama dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera di Jawa Tengah.
Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng berbagai elemen, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD dan BUMN, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, akademisi, organisasi perempuan, media, hingga komunitas masyarakat.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan keluarga. Menurutnya, tantangan sosial yang dihadapi keluarga saat ini menuntut kerja bersama lintas sektor.
“Kolaborasi multipihak sangat diperlukan agar program-program pemberdayaan keluarga benar-benar berdampak dan berkelanjutan,” ujar Nawal usai Rapat Pleno TP PKK Jateng di kantornya, Selasa (6/1/2026).
Nawal menjelaskan, sepanjang 2025 TP PKK Jateng telah merealisasikan sejumlah program hasil kolaborasi. Salah satunya pelatihan sekitar 200 Kader Paralegal Penggerak Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (Kader Perak) yang kini aktif mendampingi serta menangani kasus-kasus di masyarakat.
“Ke depan, kami akan memperkuat sinergi dengan UPTD dan RPPA agar peran kader semakin optimal dalam mendukung Kecamatan Berdaya,” katanya.
Kolaborasi juga diperkuat dalam bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. TP PKK Jateng menggandeng Baznas serta OPD terkait untuk memberikan pelatihan ekonomi produktif. Pada 2026, TP PKK telah meluncurkan Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (Kapulaga) di Kabupaten Pekalongan sebagai model penguatan ekonomi keluarga.
Menurut Nawal, program tersebut akan dikolaborasikan dengan Dinas Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube), sehingga tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut pada pembentukan usaha yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.
Selain itu, TP PKK Jateng juga mendorong kolaborasi dalam penguatan ketahanan pangan keluarga melalui program Rabu Pon atau Gerakan Ibu Menanam Pohon, yang merupakan implementasi program Aku Hatinya PKK. Sepanjang 2025, program ini telah menyasar lima kabupaten, yakni Brebes, Rembang, Purworejo, Banjarnegara, dan Sragen.
“Hasil evaluasi menunjukkan, pelibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) membuat program berjalan lebih efektif. Karena itu, ke depan KWT akan dilibatkan secara aktif sebagai pendamping,” jelasnya.
Pada 2026, TP PKK Jateng juga akan memperluas kolaborasi dalam program Pandu Cinta atau Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Jawa Tengah. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (Paaredi) dalam upaya melindungi anak dan remaja.
Selain Pandu Cinta, TP PKK Jateng juga menjalankan berbagai program pendukung lainnya, seperti Kikis (Keluarga Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem), Gemah Ripah (Gemar Olah Sampah Rizki Melimpah), PKK Sigab (Siaga dan Tanggap Bencana), serta Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil).
Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan, sekaligus mendukung pembangunan Jawa Tengah menuju masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan berkelanjutan. ***
