SEMARANG, obyektif.tv – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang selama setahun terakhir, sejak kepemimpinan Agustina-Iswar, menunjukkan tren positif, khususnya dari sisi ekonomi makro. Namun, pakar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar pertumbuhan tidak menimbulkan kesenjangan.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Bangkit Aditya Wiryawan, menilai Pemkot Semarang berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3 persen, sementara Kota Semarang mencatat 5,37 persen, sedikit di atas rata-rata nasional.
“Kontribusi Pemkot Semarang untuk mempertahankan laju pertumbuhan cukup baik. Stabilitas makro berhasil terjaga selama setahun terakhir,” ujarnya.
Bangkit juga mencatat penurunan tingkat kemiskinan, meski laju penurunan belum secepat daerah lain. Faktor yang mendorong pertumbuhan antara lain perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, serta program bantuan operasional RT yang merangsang belanja masyarakat. Meski demikian, kontribusi terbesar tetap berasal dari peran aktif masyarakat.
Di sisi pemerataan pembangunan, pakar ini menyoroti kondisi infrastruktur yang lebih baik di pusat kota dibanding wilayah pinggiran. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak segera ditangani.
“Program transportasi publik gratis seperti feeder dan BRT sangat membantu masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan. Jika diperluas, ini bisa meringankan pengeluaran mereka,” katanya.
Tantangan berikutnya, menurut Bangkit, adalah persoalan rob di wilayah utara. Pemkot perlu langkah inovatif dan sinergi dengan proyek besar, seperti pembangunan tanggul laut, untuk menanganinya. Selain itu, intervensi dalam mengurangi ketimpangan penduduk tetap menjadi fokus.
“Mungkin kemiskinan bukan masalah utama di Semarang, tapi ketimpangannya. Diharapkan muncul inovasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang efektif,” pungkasnya. ***
