SEMARANG, obyektif.tv – Hubungan yang harmonis antara pengusaha dan serikat pekerja dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas iklim usaha di Jawa Tengah, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang saat ini dihadapi dunia industri.
Hal tersebut mengemuka dalam Pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Periode 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Patra Semarang, Rabu (3/6/2026).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kolaborasi seluruh elemen, termasuk pengusaha dan pekerja, menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ketidakpastian global.
“Arahan Bapak Presiden, bahwa kekuatan kita yang harus kita satukan agar ketergantungan kepada dunia luar bisa dikurangi,” kata Taj Yasin usai memberikan sambutan.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, kebutuhan industri di Jawa Tengah harus semakin ditopang oleh kemampuan dan kekuatan daerah sendiri. Menurutnya, sebelum situasi geopolitik global memanas, Jawa Tengah telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berhasil menarik minat investor.
Ia menilai kondisi tersebut tidak lepas dari kuatnya hubungan antara dunia usaha dan serikat pekerja yang selama ini terjalin dengan baik.
“Ini menunjukkan bahwa kebersamaan antara pengusaha dan serikat buruh benar-benar kuat. Sehingga mereka menguatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” ujarnya.
Gus Yasin berharap kepengurusan Apindo yang baru mampu menjaga bahkan meningkatkan stabilitas dan kondusivitas dunia usaha di Jawa Tengah.
“Chemistry lebih terbangun lagi antara pengusaha dengan para karyawan. Itu yang paling utama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yasin juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Sektor manufaktur menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan tersebut.
Karena itu, ia mendorong industri manufaktur terus berkembang dan memperkuat sektor padat karya agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
“Yang perlu dikuatkan adalah bagaimana kita mandiri. Kemampuan kita yang harus kita dorong, termasuk kolaborasi dengan serikat buruh,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Apindo Jawa Tengah Periode 2026–2031, Helmi Tas’an Wartono, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap dunia usaha. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Menurut Helmi, Jawa Tengah memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia. Keunggulan tersebut antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, lingkungan yang aman dan kondusif, kawasan industri yang terintegrasi, infrastruktur yang saling terkoneksi, serta dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan kemudahan dan kepastian berusaha.
“Bersama rekan-rekan dari serikat pekerja dan pemerintah, Apindo Jawa Tengah siap menjadi mitra strategis untuk menjaga dunia usaha tetap tumbuh guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.
Helmi mengakui dunia usaha saat ini menghadapi tekanan berat akibat perubahan ekonomi global dan situasi geopolitik. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kesulitan hingga harus menghentikan operasionalnya.
“Pada situasi seperti ini, dunia usaha sangat memerlukan dukungan dan kerja sama dengan berbagai elemen yang ada. Dunia usaha tidak akan mampu berdiri sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
Dalam pelantikan tersebut, Ketua Umum DPN Apindo, Shinta W. Kamdani, mengukuhkan kepengurusan DPP Apindo Jawa Tengah Periode 2026–2031. Ia berpesan agar pengurus yang baru menjalankan amanah organisasi dengan baik serta terus memperkuat peran Apindo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Shinta menekankan sejumlah agenda penting yang perlu menjadi perhatian pengurus baru, antara lain menciptakan lapangan kerja yang layak, produktif, dan berkelanjutan, mengawal isu ketenagakerjaan termasuk reformasi regulasi, memperkuat advokasi dunia usaha, mengembangkan potensi ekonomi lokal, memperluas keanggotaan organisasi hingga tingkat kabupaten/kota, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Rangkaian pelantikan turut diisi dengan diskusi panel bertema “Resiliensi dan Adaptasi Pelaku Usaha di Jawa Tengah dalam Menghadapi Dinamika Perubahan Ekonomi Global dan Tekanan Geopolitik” yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. ***
