SEMARANG, obyektif.tv – Program Rumah Rakyat yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terus berkembang menjadi pusat layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, Rumah Rakyat kini menghadirkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) lintas domisili yang memudahkan warga mengurus berbagai dokumen penting secara cepat, mudah, dan gratis.
Program Rumah Rakyat yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus diperkuat sebagai pusat layanan publik terpadu. Jika sebelumnya lebih dikenal sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan, kini Rumah Rakyat juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) lintas domisili yang mempermudah masyarakat mengakses pelayanan pemerintah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung pelaksanaan layanan tersebut di Lounge Rumah Rakyat, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyapa warga yang tengah mengurus dokumen kependudukan sekaligus memastikan pelayanan berjalan optimal.
“Rumah Rakyat menjadi ruang pelayanan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, termasuk kebutuhan administrasi kependudukan,” ujar Luthfi.
Menurutnya, Rumah Rakyat akan terus dikembangkan sebagai pusat layanan publik yang mampu menjawab beragam kebutuhan masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat menerima aspirasi, tetapi juga menghadirkan layanan pemerintahan yang mudah diakses.
“Berbagai permasalahan masyarakat kita layani di sini, termasuk membuka akses pelayanan KTP. Masyarakat senang datang ke sini dan ke depan akan terus kita kembangkan,” katanya.
Layanan Adminduk di Rumah Rakyat merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota. Program ini telah berjalan selama tiga bulan dan dilaksanakan secara rutin setiap Selasa dan Rabu pada pekan pertama setiap bulan.
Beragam layanan tersedia, mulai dari perekaman KTP elektronik bagi pemula, penggantian KTP yang rusak atau hilang, pembaruan foto KTP, hingga pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA). Seluruh layanan dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai daerah yang sedang berada di Kota Semarang tanpa harus kembali ke daerah asal.
Sekretaris Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Nur Kholis, mengatakan layanan tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai kendala administrasi kependudukan yang selama ini masih dihadapi masyarakat.
“Intinya masyarakat yang merasa belum terlayani Dukcapil silakan ke sini. Seluruh masyarakat Indonesia yang kebetulan berada di Semarang, misalnya KTP-nya hilang atau membutuhkan layanan administrasi sederhana, bisa langsung datang ke sini,” ujarnya.
Rata-rata sekitar 150 warga memanfaatkan layanan tersebut setiap hari penyelenggaraan. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah berencana menambah frekuensi pelayanan sekaligus memperluas konsep Rumah Rakyat ke daerah lain di Jawa Tengah, salah satunya Surakarta.
“Rencananya kami akan membuka Rumah Rakyat di tempat lain, seperti Surakarta. Namun kami masih melihat perkembangan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada,” kata Nur Kholis.
Salah seorang warga Kabupaten Kendal, Vita Marisa, mengaku terbantu dengan layanan Adminduk di Rumah Rakyat saat mengurus perbaikan data tempat lahir pada dokumen kependudukannya.
“Prosesnya lebih cepat sehingga sangat membantu pengurusan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan warga Kota Semarang, Siti Istiani, yang memanfaatkan layanan untuk memperbarui foto KTP setelah mengenakan hijab.
“Alhamdulillah, senang. Gratis,” katanya.
Kehadiran layanan Adminduk lintas domisili semakin memperkuat peran Rumah Rakyat sebagai pusat layanan publik yang tidak hanya menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga menghadirkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat, dan inklusif bagi seluruh warga. Dengan pengembangan layanan yang terus dilakukan, Rumah Rakyat diharapkan menjadi model pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah. ***
