SEMARANG, obyektif.tv – Keberhasilan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menekan prevalensi stunting hingga kisaran 2 persen akan dijadikan model percepatan penurunan stunting, baik di Jawa Tengah maupun daerah lain di Indonesia.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan praktik yang dilakukan kedua kabupaten tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mempercepat penanganan stunting.
Hal itu disampaikan Eddy usai Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
“Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger daerah lain melakukan langkah serupa,” ungkap Eddy.
Menurut Eddy, prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14-15 persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan komitmen kepala daerah serta kolaborasi lintas sektor. Sebab, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga menyangkut sanitasi, lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan keberhasilan Demak dan Kabupaten Semarang dapat direplikasi oleh daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Saat ini, prevalensi stunting Jawa Tengah berada di angka 9,77 persen. Namun, capaian tersebut masih diwarnai kesenjangan antarwilayah. Sejumlah kabupaten memiliki prevalensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Demak dan Kabupaten Semarang.
“Penanganan ini sudah baik. Ada dua kabupaten yang dijadikan model penanganan stunting bagi kabupaten/kota lain untuk meniru, yaitu Demak dan Semarang. Mereka masing-masing sudah mencapai angka 2-an persen,” kata Ahmad Luthfi.
Luthfi menyebut Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga sebagai daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pemprov Jateng, kata dia, akan mengerahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi secara terpadu. Pendekatan yang digunakan bukan sekadar menyalin program, melainkan melalui proses amati, tiru, dan modifikasi (ATM) terhadap praktik yang telah berjalan di Demak dan Kabupaten Semarang.
“Ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Nanti akan kita keroyok seluruh daerah untuk belajar dengan Demak dan Semarang,” tegasnya.
Luthfi menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, pola asuh, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Karena itu, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa harus memiliki pembagian peran yang jelas dan bergerak dalam satu sistem penanganan yang terintegrasi.
Dukungan dari sektor nonpemerintah juga terus diperkuat. Luthfi menyebut kontribusi Baznas dan CSR Bank Jateng untuk mendukung berbagai kegiatan penurunan stunting hingga saat ini hampir mencapai Rp21 miliar.
“Ini adalah penanganan yang komprehensif, milik kita bersama agar Jawa Tengah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Selain intervensi lintas sektor, Luthfi menyoroti pentingnya validitas data dalam penanganan stunting. Menurutnya, angka prevalensi tidak boleh hanya menjadi statistik, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi.
Ia mencontohkan hasil pemeriksaan dokter spesialis keliling atau Speling di Wonosobo. Dari 10 balita yang diperiksa, sembilan di antaranya diketahui mengalami stunting.
Temuan tersebut, menurut Luthfi, menunjukkan perlunya penguatan validasi data hingga tingkat lapangan agar pemerintah tidak keliru menentukan sasaran program.
“Maka saya tekankan daerah dengan stunting tinggi, kualifikasi data harus dilakukan mobilisasi, harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sebatas data,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono mengatakan persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Salah satu program yang akan disinergikan untuk memperkuat intervensi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Menurut Budi, integrasi MBG bagi kelompok sasaran tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan persoalan gizi yang berkaitan dengan stunting.
“Kalau prevalensi stunting nasional pada 2024 bisa mencapai 19,8 persen, maka dengan adanya MBG khusus sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi capaian lebih progresif. Maka kita ingatkan kepala daerah untuk memanfaatkan distribusi MBG itu sehingga target penurunan stunting tercapai,” katanya. ***
