JAKARTA, obyektif.tv – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pemerataan akses listrik desa dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Hal tersebut dibahas Presiden saat menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan program listrik desa menjadi salah satu prioritas pemerintah agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses energi yang merata. Hingga 2025, program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik.
“Total desa yang belum berlistrik sekitar 11.000 desa. Alhamdulillah, pada 2025 programnya sudah selesai di lebih dari 1.400 desa,” ujar Bahlil.
Selain pemerataan listrik, Presiden juga membahas percepatan implementasi energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Menurut Bahlil, proyek tersebut akan segera memasuki tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).
“Kami juga membahas implementasi PLTS 100 gigawatt yang dalam waktu dekat akan ditandai dengan groundbreaking pertama. Tahap awal proyek ini sudah disetujui untuk dilaksanakan,” katanya.
Bahlil menegaskan pengembangan PLTS menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus memperkuat bauran energi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menerima laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Bahlil memastikan stok bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude), dan LPG nasional tetap berada di atas standar minimum sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terjaga.
“Kami menyampaikan bahwa stok BBM dan crude insyaallah berada di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG,” ujarnya.
Ia juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
Selain itu, Presiden menginstruksikan agar distribusi BBM bagi nelayan mendapat perhatian khusus sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak terganggu. Pemerintah juga terus melakukan penataan sektor pertambangan guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui tata kelola yang lebih baik.
“Kami juga melaporkan penataan sektor pertambangan dalam rangka meningkatkan PNBP. Seluruh perkembangan tersebut telah kami sampaikan kepada Presiden,” pungkas Bahlil. ***
