Beranda / REGIONAL / SEMARANG / 41 Armada Baru Beroperasi, Peremajaan BRT Semarang Ditarget Rampung September 2026

41 Armada Baru Beroperasi, Peremajaan BRT Semarang Ditarget Rampung September 2026

SEMARANG, obyektif.tv – Sebanyak 41 armada baru BRT Trans Semarang mulai beroperasi sebagai bagian dari program peremajaan transportasi umum yang digencarkan Pemerintah Kota Semarang. Langkah ini menjadi upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan persoalan polusi dan gangguan operasional.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan peremajaan armada merupakan komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan transportasi publik yang lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan.

“Dari target 130 armada, saat ini sudah terealisasi 41 unit yang diremajakan dan mulai beroperasi,” ujarnya di Balai Kota Semarang, Sabtu (2/5/2026).

Armada baru tersebut mencakup bus besar yang melayani koridor utama hingga bus feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Pada tahap awal, operasional telah dilakukan di Koridor 4, Koridor 8, serta Feeder 1 dan Feeder 3.

Menurut Agustina, percepatan peremajaan dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik, seperti asap hitam pekat atau “cumi-cumi darat”, serta gangguan operasional akibat usia kendaraan yang sudah tua.

“Kasus di lapangan memang banyak terjadi karena usia bus yang sudah tua. Dengan armada baru, diharapkan operasional lebih optimal dan gangguan seperti mogok bisa ditekan,” jelasnya.

Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan menargetkan seluruh proses peremajaan rampung pada September 2026. Total sebanyak 130 armada baru ditargetkan siap beroperasi, termasuk di antaranya bus listrik.

“Targetnya September selesai, dengan total sekitar 130 armada baru, termasuk bus listrik,” tambahnya.

Selain meningkatkan keandalan layanan, kehadiran armada baru juga diharapkan mampu mengurangi emisi gas buang di kawasan perkotaan. Ke depan, jumlah bus listrik akan terus ditambah seiring dengan kemampuan fiskal daerah.

“Doakan kekuatan fiskal Pemkot Semarang agar bisa menambah armada, termasuk pembiayaan operasionalnya. Meski armada berasal dari pihak ketiga, biaya operasional tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *