JAKARTA, obyektif.tv – Sebanyak 10 orang dilaporkan meninggal dunia dalam gelombang unjuk rasa besar-besaran yang melanda sejumlah daerah di Indonesia sejak 25 Agustus hingga 2 September 2025. Korban berasal dari berbagai latar belakang, mulai mahasiswa, pelajar, pengemudi ojek online, tukang becak, hingga pegawai DPRD.
Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah menyampaikan, korban berjatuhan akibat kerusuhan dan tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi massa.
“Jumlah korban pun terus bertambah mulai 28 Agustus hingga 2 September 2025 ini,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Daftar korban meninggal di antaranya:
- Affan Kurniawan (21), pengemudi ojol asal Jakarta, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat mengantar pesanan di Bendungan Hilir, 28 Agustus.
- Muhammad Akbar Basri (26), pegawai Humas DPRD Makassar, meninggal terjebak dalam kebakaran gedung DPRD Makassar.
- Sarinawati (26), pegawai DPRD Makassar, tewas dalam peristiwa kebakaran yang sama.
- Saiful Akbar (43), Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, ikut menjadi korban kebakaran di DPRD Makassar.
- Rusdamdiansyah (25), pengemudi ojol di Makassar, tewas dikeroyok massa setelah dituduh sebagai intel di depan Kampus UMI.
- Sumari (60), tukang becak asal Solo, diduga meninggal akibat terkena gas air mata saat bentrokan di Surakarta.
- Rheza Sendy Pratama (21), mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, ditemukan tewas dengan luka memar dan bekas pijakan sepatu di tubuhnya usai mengikuti aksi.
- Andika Lutfi Falah (16), siswa SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, meninggal setelah mengalami luka berat di kepala akibat benturan benda tumpul dalam kerusuhan Jakarta.
- Iko Juliant Junior (19), mahasiswa Fakultas Hukum Unnes, meninggal setelah sempat dirawat di RSUP dr. Kariadi Semarang dengan luka serius. Penyebab kematian masih dipertanyakan.
- Septinus Sesa, warga Manokwari, tewas saat aksi blokade di kawasan Wirsi dan Jalan Yosudarso. Kasusnya masih diselidiki Komnas HAM, Ombudsman, dan LBH.
Komnas HAM menegaskan akan mengawal proses penyelidikan setiap kasus kematian untuk menjamin transparansi. Lembaga tersebut juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi serius dalam menangani aksi massa agar tidak kembali memakan korban jiwa. ***
