SEMARANG, obyektif.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perumahan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jateng di ruang kerjanya, Senin (15/9/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan pembangunan perumahan, terutama terkait program nasional 3 juta rumah.
Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, mengatakan backlog perumahan di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Dari 524 developer anggota Himperra, sebagian besar berfokus pada pembangunan rumah subsidi, namun masih terkendala sejumlah regulasi dan kebijakan di lapangan.
“Kami berharap ada percepatan dalam proses perizinan, sekaligus dorongan bagi ASN agar memanfaatkan program rumah subsidi,” ujarnya.
Himperra juga menyoroti kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum seragam antardaerah. Menurut Sugiyatno, di wilayah Solo Raya pembebasan sudah berlaku, tetapi terbatas bagi warga ber-KTP setempat.
“Kalau bisa berlaku untuk semua warga Indonesia, agar investasi tidak terhambat,” tambahnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng, Boedyo Darmawan, menegaskan saat ini 22 kabupaten/kota sudah membebaskan BPHTB, sedangkan 13 daerah lain masih mewajibkan syarat domisili. Kondisi ini dinilai menyulitkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan urban seperti Semarang, yang kerap mencari hunian di daerah perbatasan.
Selain itu, Pemprov Jateng bersama BKD kabupaten/kota juga tengah mendata kebutuhan ASN dan P3K. Hasil sementara, ada sekitar 13 ribu pegawai yang berpotensi menjadi pasar rumah subsidi.
“Tinggal bagaimana mekanisme pembiayaan dan sosialisasinya diperkuat,” jelas Boedyo.
Dari sisi pembiayaan, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto, menyebut pihaknya telah menyalurkan dana Tapera sebesar Rp108 miliar kepada hampir seribu nasabah. Pada 2025, realisasi mencapai Rp 41 miliar untuk 260 orang, dengan 90 di antaranya ASN.
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi lintas pihak. Ia mendorong agar segera digelar workshop dan rapat koordinasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Himperra, perbankan, hingga instansi teknis seperti PLN dan BPN.
“Kita sudah mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan. Jangan sampai kinerja justru tersendat karena urusan perizinan,” tegasnya.
Luthfi menambahkan, meski perizinan menjadi kewenangan kabupaten/kota, koordinasi di tingkat provinsi tetap bisa dilakukan. “Kalau sifatnya koordinasi kan boleh. Kita buat rakor agar ada kepastian,” tandasnya. ***
