SEMARANG, obyektif.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis (MBG) serta mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Pertemuan yang berlangsung di GOR Jatidiri, Senin (6/10/2025) itu dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri atas mitra SPPG, tenaga ahli gizi, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta perwakilan instansi provinsi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, keamanan pangan merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat pengolahan, menjaga kebersihan, serta memperkuat pengawasan bahan makanan agar kasus keracunan yang sempat terjadi tidak terulang.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program yang secara struktural harus kita laksanakan,” tegas Luthfi.
Ia menekankan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG harus terbuka untuk dicek, minimal bupati atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
Saat ini, 1.596 SPPG telah beroperasi di Jawa Tengah dan ditargetkan jumlahnya terus meningkat hingga akhir tahun. Gubernur meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari dapur, proses distribusi, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Kalau ada kasus, harus ada respon cepat agar tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.
Luthfi juga menginstruksikan Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan serta memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan sekadar formalitas. Harus disertai inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk mengawasi distribusi MBG,” tambahnya.
Selain aspek kesehatan, Gubernur menilai program MBG juga berdampak luas pada perekonomian daerah.
“Program ini memiliki efek berganda. Tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal karena bahan bakunya berasal dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BGN RI Dadan Hindayana menyampaikan bahwa secara nasional sudah berdiri lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Jawa Tengah disebut menjadi salah satu provinsi dengan capaian tertinggi, yakni sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” kata Dadan.
Ia mengungkapkan, nilai investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun, bahkan melebihi APBD provinsinya. Dana itu, menurutnya, memberikan dorongan besar bagi industri pangan lokal mulai dari pemasok bahan baku, produsen kemasan, hingga pengolah susu.
“Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga membangun rantai ekonomi daerah,” ujarnya.
Dadan menambahkan, BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi lapangan. Seluruh pengelola SPPG diminta menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus mampu menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tegasnya.
Ke depan, BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, KLHK, dan Kemendagri akan terus memperkuat pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
“Jika semua disiplin, program MBG bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi nasional,” pungkasnya. ***
