SEMARANG, obyektif.tv – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengapresiasi capaian kinerja pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai berada pada jalur tepat dalam memperkuat integritas birokrasi. Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemprov Jateng berhasil meraih skor 90,8.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bukti komitmen kuat terhadap gerakan antikorupsi. Berdasarkan survei dan evaluasi KPK, Pemprov Jateng meraih skor 90,8 dan dinilai menunjukkan peningkatan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
“Jawa Tengah ini hasil MCP-nya cukup bagus. Kelihatan mana yang masih rendah, mana yang sudah baik,” kata Setyo usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (4/12/2025).
Setyo menegaskan bahwa proses pengukuran dilakukan secara objektif dan independen.
“Surveinya ke pegawai, masyarakat, sampai para ahli. Saya jamin tak ada conflict of interest,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa MCP tidak semata-mata menjadi angka statistik, melainkan cerminan kinerja nyata yang harus diikuti dengan perbaikan berkelanjutan.
“Kalau ada yang kurang, ya diperbaiki. Yang sudah bagus, tingkatkan,” katanya.
Setyo juga menekankan bahwa semangat antikorupsi harus menjadi budaya kerja sehari-hari.
“Setiap hari harus jadi hari antikorupsi, bukan hanya 9 Desember saja,” ujarnya
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa capaian MCP menjadi momentum penting untuk evaluasi kinerja aparatur daerah.
“Ini momentum berharga untuk mereviu kinerja kita. Yang kurang diperbaiki, yang sudah baik harus dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan budaya integritas harus dilakukan secara berkesinambungan.
“Seperti disampaikan Pak Ketua KPK, kita membiasakan diri setiap hari sebagai hari antikorupsi,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian MCP Pemprov Jateng tahun 2024 yang berada pada angka 90,8, serta skor Stranas-PK pada periode 2023–2024 yang mencapai 98,2, tertinggi secara nasional. Selain itu, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi berstatus kategori “terjaga” dalam Indeks Integritas KPK dengan nilai 79,47, serta memiliki desa antikorupsi terbanyak se-Indonesia, yakni 113 desa di 29 kabupaten.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, serta jajaran Forkopimda Jateng.
Ahmad Luthfi juga meminta kepala daerah memperluas gerakan antikorupsi dari tingkat desa hingga kota. Ia menyebut Program Sekolah Berintegritas terus diperkuat, dengan total 104 sekolah telah bergabung sejak 2023. ***
