SEMARANG, 0byektif.tv – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya integritas pejabat publik dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, melalui forum Dialog Antikorupsi yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (30/3/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, di hadapan seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan sistem, tetapi juga berakar pada integritas individu pejabat.
“Sepanjang niat kita untuk kebaikan dan tidak adanya konflik kepentingan serta kepentingan pribadi, niscaya kita akan terhindar dari niat jahat (korupsi),” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fitroh memperkenalkan konsep nilai antikorupsi “GATOTKACA MESRA” sebagai pedoman bagi para pejabat publik dalam menjalankan tugas. Konsep tersebut mencakup Gerak Cepat, Aktif, Totalitas, Adaptif, Cerdas, Amanah, Melayani, Empati, Sepenuh Hati, Ramah, dan Antusias.
Selain itu, KPK juga mengingatkan pentingnya menjauhi sikap negatif yang dirangkum dalam konsep “AIDS” (Angkuh, Iri, Dendam, dan Serakah), serta menerapkan prinsip “JNS” (Jalani, Nikmati, dan Syukuri) dalam menjalankan amanah jabatan.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemerintah daerah kini tidak lagi hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan pada pendalaman substansi di sektor-sektor rawan korupsi.
Tiga sektor yang menjadi perhatian utama meliputi perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta praktik jual beli jabatan. “Jika dulu kita berfokus pada bahasan administratif dan monitoring evaluasi, kali ini dilakukan dengan pendalaman substansi,” jelasnya.
Menurut Ely, pendekatan tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah tidak hanya patuh secara prosedural, tetapi juga bebas dari konflik kepentingan dan potensi penyimpangan.
KPK juga mengingatkan agar penggunaan anggaran negara benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik maupun pribadi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menegaskan pentingnya komitmen integritas bagi seluruh kepala daerah. Ia mendorong agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sebagai pejabat publik yang memegang amanah rakyat, kita perlu berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi integritas yang dilandaskan pada kepentingan publik,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Tengah, termasuk unsur legislatif, menandatangani pakta integritas untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui forum ini, KPK menegaskan bahwa penguatan pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dari integritas pejabat, dengan menjadikan nilai-nilai seperti GATOTKACA MESRA sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. ***
