MAGELANG, obyektif.tv – Sambangi pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memperkuat sinergi terpadu untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) itu menjadi momentum penting dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan tokoh agama, khususnya dalam merumuskan langkah pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif.
Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan pendekatan terpadu lintas sektor agar intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak berkelanjutan.
“Pengentasan kemiskinan harus terpola dan menyeluruh. Tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, program pemerintah seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) perlu diiringi dengan intervensi di sektor lain agar hasilnya lebih optimal.
Gus Yusuf menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai, sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk pesantren, menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Pendekatannya memang harus komprehensif, tidak bisa parsial,” katanya.
Selain isu kemiskinan, keduanya juga menyoroti dinamika global yang berpotensi berdampak pada kondisi daerah, khususnya terkait gejolak di Timur Tengah yang dapat memengaruhi stabilitas harga minyak dan ketahanan energi.
Gus Yusuf mengingatkan pentingnya langkah antisipatif serta penguatan sosialisasi program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Tengah dalam kondisi aman. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan harga tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Cadangan BBM di Jawa Tengah cukup. Untuk harga menjadi kewenangan pusat, tetapi kami tetap melakukan langkah antisipatif,” ujarnya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi terpadu dalam menekan kemiskinan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global. ***
