JAKARTA, obyektif.tv – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, meminta Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memastikan program-program ekonomi kreatif (ekraf) tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Samuel dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, Selasa (2/6/2026).
Samuel menyoroti sisa anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif yang dinilai cukup terbatas untuk menjalankan berbagai program strategis. Karena itu, ia mempertanyakan langkah pemerintah dalam memaksimalkan program-program prioritas seperti Creative Hub, Desa Kreatif, IP Financing, akselerasi ekspor, digital marketing, dan komersialisasi kekayaan intelektual agar tetap menghasilkan manfaat yang terukur.
Menurutnya, efektivitas program harus menjadi perhatian utama di tengah keterbatasan fiskal. Ia juga mengusulkan adanya dashboard publik yang memuat realisasi program dan penggunaan anggaran sehingga kinerja setiap program dapat dipantau secara transparan.
Selain itu, Samuel turut menyoroti upaya penguatan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI). Ia mempertanyakan sejauh mana aset KI telah diakui oleh lembaga keuangan sebagai instrumen yang dapat digunakan pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh akses pembiayaan.
Samuel menilai pemanfaatan KI sebagai aset ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari literasi kekayaan intelektual yang belum merata, sistem valuasi aset kreatif yang belum kuat, hingga belum seragamnya pemahaman lembaga keuangan terhadap potensi aset tersebut.
Ia juga meminta data mengenai jumlah aset kekayaan intelektual yang telah dinilai dan berhasil dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh pembiayaan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh para pelaku ekonomi kreatif.
Menanggapi hal itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Namun, ia memastikan kementeriannya akan terus berupaya mengoptimalkan program-program prioritas serta melengkapi data yang dibutuhkan DPR untuk mendukung pengawasan dan evaluasi.
Rapat kerja tersebut menegaskan pentingnya memastikan setiap program ekonomi kreatif tetap memberikan hasil yang maksimal, meskipun dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang terbatas. ***
