GROBOGAN, obyektif.tv – Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menegaskan persoalan banjir dan rob yang masih menjadi tantangan utama Kota Semarang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota secara sendiri. Diperlukan kolaborasi antardaerah, khususnya antara wilayah hulu dan hilir, untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Iswar saat menghadiri Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.
Forum tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng, serta para kepala daerah se-Kedungsepur.
Dalam paparannya, Iswar mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap isu lingkungan hidup. Menurutnya, pengelolaan lingkungan harus menjadi agenda bersama karena dampaknya dirasakan langsung oleh daerah-daerah di hilir, termasuk Kota Semarang.
Meski memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat, Kota Semarang masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan, salah satunya penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan Pantura yang mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun.
“Sebagai kota yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang berkomitmen menjadi resilient city atau kota yang berketahanan. Namun, beban yang kami hadapi sangat besar karena dipengaruhi oleh kondisi di wilayah hulu,” ujar Iswar.
Ia mencontohkan kondisi Sungai Babon yang hulunya berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Menurutnya, karakteristik sungai tersebut memiliki kemiringan yang cukup curam sehingga aliran air dari hulu dapat mengalir dengan sangat cepat saat terjadi hujan deras.
Akibatnya, kawasan hilir seperti Genuk dan Muktiharjo kerap mengalami banjir dengan dampak yang cukup besar.
Iswar juga mengungkapkan adanya peningkatan frekuensi banjir di Kota Semarang sepanjang tahun 2026. Jika biasanya genangan besar di kawasan Muktiharjo hanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, tahun ini sudah tercatat lima kali kejadian banjir.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah tertentu.
“Ini adalah keprihatinan yang harus kita tangkap bersama sebagai persoalan besar. Anggaran fiskal Kota Semarang tidak akan pernah cukup jika hanya dihabiskan untuk menangani persoalan klasik ini secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah dalam konsep tata ruang yang jelas,” tegasnya.
Menurut Iswar, langkah teknis seperti normalisasi dan pengerukan sungai tetap diperlukan. Namun, upaya tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga harus diimbangi dengan perbaikan lingkungan di wilayah hulu.
Karena itu, Pemkot Semarang mendukung penguatan program reboisasi dan penanaman pohon di kawasan atas sebagaimana mengemuka dalam forum rembuk pembangunan tersebut. Langkah tersebut diyakini dapat membantu menahan laju aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah hilir.
Selain menjadi solusi lingkungan, upaya tersebut juga dinilai sejalan dengan visi pengembangan kawasan Kedungsepur sebagai wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran jangka panjang agar kita bisa bersama-sama mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya. ***
